PADANG PANJANG, KP – Pemerintah Kota Padang Panjang mengusulkan sejumlah program strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 yang digelar beberapa waktu lalu.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan komitmen untuk menjadikan kota itu sebagai pusat pendidikan unggulan dan destinasi wisata di Sumbar. Usulan tersebut disampaikan dalam forum yang turut dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan jajaran OPD provinsi.
“Kita ingin Padang Panjang ini menjadi kota tujuan, pusat pendidikan, dan juga pintu masuk destinasi wisata. Kalau infrastrukturnya kuat, ekonomi masyarakat pasti ikut tumbuh,” ujar Hendri.
Ia menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak seperti pembangunan sekolah unggul, pengembangan transportasi, penanganan sampah, serta penguatan sektor peternakan dan ketahanan pangan.
“Kita berharap Pemerintah Provinsi dapat memberikan perhatian serius terhadap usulan-usulan ini. Semua aspirasi ini murni datang dari kebutuhan nyata masyarakat Padang Panjang yang menginginkan perubahan lebih baik dan layanan publik yang merata,” katanya.
Hendri juga menekankan pentingnya peningkatan konektivitas antarwilayah, termasuk pembangunan exit toll dan perbaikan akses jalan alternatif untuk menunjang arus wisata dan logistik.
Gubernur Mahyeldi menyambut baik berbagai usulan itu dan menyatakan komitmennya mendukung pengembangan Padang Panjang sebagai Smart City dan kota pendidikan di Sumatera Barat.
“Optimalisasi pesantren agar mampu bersaing secara nasional seperti Gontor juga menjadi prioritas. Penanganan sampah akan dilakukan secara komprehensif dan berbasis kinerja daerah. Transportasi dan jalur penyelamat di wilayah rawan seperti Silaing akan jadi perhatian,” jelas Mahyeldi.
Ia juga menegaskan Padang Panjang akan dijadikan percontohan kota kecil yang efisien, nyaman, dan unggul dalam pendidikan serta pelayanan publik.
Sejumlah OPD Provinsi menanggapi langsung berbagai usulan tersebut. Dinas Pendidikan menyebutkan dua unit ruang kelas baru untuk SMAN 1 dan SMAN 2 Padang Panjang telah dianggarkan dalam APBD 2025. Jika pengembangan di lokasi eksisting tidak memungkinkan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) akan menjadi alternatif.
Dinas BMCKTR menilai pembangunan exit toll sangat krusial karena jalur alternatif Padang Panjang sejajar dengan trase tol Sumbar. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya edukasi pemilahan sampah dari sumber serta penerapan teknologi pengolahan yang efektif.
Untuk sektor peternakan, Pemprov berkomitmen mengoptimalkan kembali sentra sapi perah, termasuk alokasi dari 1.000 ekor sapi bantuan. Kanwil Perbendaharaan menyoroti perlunya efisiensi belanja pegawai dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Sumbar, Erick Hamdani, turut mendorong percepatan pembangunan sekolah unggul, pengadaan mesin pengolahan sampah, serta realisasi exit toll sebagai kebutuhan mendesak kota. (kom)