SOLOK, KP – Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Kesehatan setempat bakal membentuk satuan tugas (satgas) atau tim pelaksana kesehatan jiwa di tingkat kota. Tim ini akan menjadi wadah aspirasi bagi instansi yang peduli terhadap kesehatan jiwa, serta mendapatkan legalitas melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Solok.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Elvi Rosanti menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) tingkat Kota Solok 2024, di Aula dr. Umar Ismail Rivai, kemarin. Kegiatan itu dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nova Elfino, mewakili Sekretaris Daerah Kota Solok, didampingi Dandim 0309/Solok.
“Tim ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat, karena penanganan gangguan jiwa membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) perlu diterima kembali di lingkungannya dan diberi kesempatan untuk memberdayakan dirinya sesuai kemampuan,” ungkap Elvi.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Solok, Hiddayaturrahmi, menekankan pentingnya isu kesehatan jiwa.
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat, dari berbagai kalangan usia, yang mengalami gangguan jiwa. “Penanganan gangguan jiwa ini tidak boleh hanya terfokus pada upaya kuratif. Upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif harus lebih ditingkatkan,” ujar Hiddayaturrahmi.
Ia juga menekankan bahwa penanganan kesehatan jiwa tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Kesehatan. Diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai stakeholder terkait untuk memberikan solusi yang holistik dan berkelanjutan.
“Melalui pembentukan TP-KJM ini, Kota Solok diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah promotif dan preventif dalam menangani masalah kesehatan jiwa, serta mewujudkan masyarakat yang lebih peduli terhadap isu ini,” jelasnya.
Rapat dihadiri oleh 45 peserta yang berasal dari berbagai instansi, termasuk Kepala Puskesmas dan pengelola program kesehatan jiwa Puskesmas se-Kota Solok, lintas sektor, lintas program, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (van)