PADANG, KP – Komisi II DPR RI turun langsung ke Provinsi Sumatera Barat untuk meninjau progres pemulihan pascabencana banjir bandang. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menegaskan, kunjungan kerja ini bukan formalitas belaka, melainkan pengawasan ketat agar kebijakan pemulihan terealisasi penuh di tingkat tapak.
“Komisi II ingin memastikan seluruh kesepakatan dan rencana pemulihan benar-benar terealisasi di lapangan,” ujar Bahtra, Senin (23/2).
Ia secara khusus mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dinas kependudukan untuk segera mendata aset warga yang lenyap diterjang banjir. Pendataan yang akurat sangat dibutuhkan guna memastikan jumlah pasti rumah yang harus dibangun ulang serta luas sawah yang wajib dikembalikan fungsinya.
Selain masalah pendataan aset, penentuan lokasi relokasi bagi warga yang menetap di zona merah bencana turut menjadi sorotan utama. Pemindahan warga harus direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan keberlanjutan ekonomi mereka.
Mengingat penyediaan lahan di Sumatera Barat kerap berbenturan dengan kuatnya status kepemilikan tanah ulayat, Komisi II meminta pemerintah daerah, BPN, dan tokoh adat segera berdialog intensif. Pendekatan kultural dan legal dinilai mutlak diperlukan demi menjamin kepastian hukum serta ketersediaan hunian yang layak bagi para korban. (ak/*)