SOLOK, KP — Fraksi-fraksi di DPRD Kota Solok menyampaikan sejumlah catatan dan sorotan penting dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Solok atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029. Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Solok, Rabu (30/7).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Amrinof Dias Dt. Ula Gadang, didampingi Mira Harmadia, dan dihadiri Wakil Wali Kota Suryadi Nurdal, Forkopimda, Sekda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Yusmanita, mengapresiasi capaian pendapatan daerah sebesar 94,26 persen, namun menilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya 92,08 persen masih perlu dioptimalkan. “Perlu penguatan sumber pendapatan lokal dan pencegahan kebocoran PAD di OPD terkait,” ujarnya.
Fraksi juga menilai pelaksanaan belanja daerah yang mencapai 94,32 persen tergolong efektif, namun menekankan pentingnya efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan. Terkait SILPA senilai Rp912,8 juta, Fraksi NasDem meminta penjelasan rinci mengenai penyebabnya.
Menyoal RPJMD 2025–2029, Fraksi menyambut baik visi “Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani” dan delapan misi pembangunan. Mereka menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas, keterlibatan publik, serta keberpihakan pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
Sementara itu, Fraksi Solok Maju melalui juru bicara Deni Nofri Pudung menyoroti sejumlah isu strategis, salah satunya tunda bayar kegiatan tahun anggaran 2024 yang dinilai merugikan rekanan pelaksana pekerjaan. “Kami minta penjelasan dan rencana penyelesaian tunda bayar disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Fraksi juga mempertanyakan perkembangan usulan formasi PPPK paruh waktu untuk guru dan tenaga kesehatan, serta menyoroti rendahnya gaji guru honorer wali kelas SD yang hanya sekitar Rp1,3 juta per bulan.
Selain itu, Fraksi menyoroti lambannya pengerjaan penguatan tebing Batang Lembang, serta kemacetan di Jalan Simpang Surya menuju Air Mati akibat parkir liar yang butuh penanganan dari Dinas Perhubungan.
Dalam sektor pelayanan publik, Fraksi mengapresiasi kebijakan pembebasan tagihan PDAM untuk masjid dan mushalla, namun menyoroti keluhan atas kenaikan tagihan air rumah tangga dan meminta evaluasi. PDAM juga diminta untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada DPRD sebagai bentuk transparansi.
Fraksi turut menyoroti bangunan pemerintah yang terbengkalai seperti Gedung Pertanian di Laing dan Laboratorium di KTK, serta menyarankan rotasi jabatan yang terlalu lama dipegang oleh orang yang sama.
Dalam bidang sosial, Fraksi Solok Maju menekankan perlunya langkah konkret Pemko dalam menangani persoalan penyakit masyarakat seperti narkoba, judi online, tawuran, dan LGBT. Mereka juga mendorong dukungan terhadap kreativitas pemuda dan pembinaan generasi muda.
Menutup pandangan umum, Fraksi meminta evaluasi terhadap proses pengangkatan Kepala SMPN 2 Kota Solok yang dinilai tidak sesuai prosedur, serta mendesak adanya transparansi dan objektivitas dalam penempatan jabatan di sektor pendidikan. (bus)