PADANG, KP – Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi kunci percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) mandiri di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Hingga Rabu (21/1), progres pembangunan telah mencapai 90 persen dari total 100 unit yang direncanakan.
Sebagai tahap awal, sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) mulai menempati huntara tersebut sejak Rabu (21/1). Sementara 50 unit sisanya ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan ke depan agar seluruh warga terdampak banjir bandang dapat segera memiliki tempat tinggal yang lebih aman.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman yang bertindak sebagai penanggung jawab pembangunan menjelaskan, percepatan ini merupakan respons konkret pemerintah dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi. Ia meninjau langsung lokasi untuk memastikan hunian siap pakai.
“Alhamdulillah, saat ini progresnya sudah 90 persen. Pembangunan ini adalah hasil kolaborasi DPRD, Pemprov Sumbar, serta dukungan pemerintah pusat. Kita ingin warga bisa beribadah dengan tenang saat Ramadan nanti,” ujar Evi Yandri.
Setiap unit huntara dirancang dengan memperhatikan aspek kesehatan dan kebutuhan dasar. Selain bangunan fisik, setiap hunian telah dilengkapi tempat tidur dan peralatan dapur. Fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) juga dibangun secara terpisah untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Upaya percepatan ini turut didukung oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy serta Staf Khusus Kepresidenan Raffi Ahmad yang ikut mendorong realisasi huntara di kawasan tersebut. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pascabencana.
“Huntara ini menjadi jembatan menuju pemulihan yang lebih permanen. Dengan mulai dihuni, beban warga terdampak diharapkan berkurang dan mereka bisa kembali menata kehidupan,” pungkas Evi Yandri. *