PADANG, KP – Komisi IV DPRD Sumbar kembali mempertanyakan realisasi bantuan gempa Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar) tahun 2022 saat rapat lintas OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, baru-baru ini.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said mengatakan, persoalan ini belum selesai bahkan jabatan guberbur sudah hampir habis. Menurutnya, pengajuan perbaikan rumah rusak sedang di Pasbar sebanyak 1.171 unit yang menjadi tanggung jawab pemprov hingga sekarang belum terealisasi satupun.
“Pengajuan surat untuk bantuan itu dilakukan Bupati Pasbar pada Februari 2022 namun belum juga terealisasi hingga sekarang,” katanya.
Ia menekankan, persoalan itu harus mejadi perhatian Gubernur Mahyeldi.
“Alasan OPD beberapa waktu lalu adalah verifikasi masih dilakukan. Ini bisa menjadi preseden buruk untuk pemprov. Masak sudah setahun diajukan belum juga terealisasi,” tuturnya.
Dijelaskannya, untuk merealisasikan bantuan itu ada sekitar Rp23,4 miliar anggaran kegiatan penyelenggara pemerintahan provinsi yang dipotong namun belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Jika bantuan itu tidak terealisasi karena proses verifikasi yang belum selesai hingga September 2024, maka bantuan itu harus dikembalikan ke kas daerah. Jadi mohon ini menjadi perhatian dan akan kita pertanyakan setiap rapat resmi bersama Pemprov Sumbar,” tukasnya.
Untuk diketahui, dana sebesar Rp23,4 miliar bantuan gempa Pasaman-Pasaman Barat (Pasbar) itu dianggarkan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD Perubahan (APBD-P) Provinsi Sumbar tahun 2022.
Di lain sisi, lebih dari 1.600 KK masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat yang terdampak gempa pada Februari 2022 lalu masih menahan asa. Mereka berharap dana bantuan dari pemerintah provinsi tersebut bisa dikucurkan untuk memperbaiki rumah tinggal mereka yang rusak.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD Sumbar dari dapil Pasaman-Pasaman Barat, Khairuddin Simanjuntak. Ia sangat menyesalkan tak kunjung terealisasinya puluhan miliar rupiah dana bantuan untuk masyarakat terdampak bencana gempa pada dua daerah daerah ini.
“Masyarakat sudah sangat membutuhkan, harus ada kebijakan khusus yang diambil dan perlu kepedulian bersama untuk menyegerakannya,” ucap Khairuddin. (fai)