PADANG, KP — Sumatera Barat ditetapkan sebagai model praktik baik dalam implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana di tingkat nasional. Keberhasilan pemerintah provinsi dalam mengelola ancaman bencana kompleks, mulai dari gempa bumi hingga tanah longsor, kini menjadi rujukan utama bagi pengembangan kebijakan berbasis riset di daerah lain.
Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Amarulla Octavian menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Khusus untuk memperkuat penanganan bencana di Sumatra. Langkah ini diambil guna memastikan setiap pengambilan keputusan di tingkat daerah memiliki fondasi ilmiah yang kuat serta akurat.
“Riset dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan berkelanjutan,” ujar Amarulla, Minggu (1/3).
Menurutnya, komitmen kuat yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kolaborasi lintas sektor sangat krusial. Pengalaman daerah ini dinilai mampu meningkatkan ketangguhan wilayah sekaligus menjamin ketepatan alokasi anggaran pada tahap pembangunan infrastruktur pascabencana.
Ke depan, lembaga riset nasional ini akan memfokuskan kebijakan pada pengembangan peta risiko bencana yang dinamis serta penguatan edukasi di tengah masyarakat. Tujuannya agar mitigasi tidak lagi bersifat reaktif atau sekadar merespons kejadian, melainkan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Amarulla menambahkan bahwa riset dan inovasi teknologi yang aplikatif diharapkan dapat membangun pemahaman bersama mengenai risiko bencana di tingkat lokal. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan yang diambil pemerintah daerah akan lebih terukur dan berbasis data valid guna melindungi keselamatan masyarakat luas. (ak/*)