PADANG, KP – Penyandang disabilitas, khususnya yang mengalami Cerebral Palsy (CP), memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rafdinal, menegaskan hal tersebut saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Orang Tua Penyandang Disabilitas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Minggu (24/11) di Kota Padang.
Rafdinal menyampaikan bahwa ABK CP belum mendapatkan perhatian yang cukup, padahal kebutuhan mereka untuk mencapai kemandirian tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh orang tua. “Mari kita tingkatkan kepedulian untuk mendukung ABK CP,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak, seperti yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP), untuk mencari solusi dan membantu orang tua pendamping ABK CP.
Sebagai anggota DPRD Sumbar, Rafdinal mendesak perlunya terobosan dalam mendukung program yang langsung menyentuh ABK CP.
Ia mengapresiasi perjuangan yayasan Raga CP yang terus berjuang untuk ABK CP meskipun dengan keterbatasan. Ia berharap kerjasama yang terjalin dengan Dinas Sosial dan Baznas dapat memberikan perhatian lebih kepada ABK CP. “Teruslah saling mendukung untuk kegiatan positif demi ABK CP dan untuk mencapai kemandirian yang diharapkan,” ujar Rafdinal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar, Helen, menyampaikan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak penyandang disabilitas, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
Helen menegaskan komitmen negara terhadap penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities. “Meskipun ada jaminan negara, masih banyak anak disabilitas yang mengalami stigma, diskriminasi, dan kekerasan,” ujar Helen.
Bimtek yang diadakan oleh DP3AP2KB bekerja sama dengan yayasan Raga CP dan anggaran pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sumbar, Rafdinal, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam merawat anak CP secara optimal.
Ketua Yayasan Raga CP, Hilda Yetti, mengungkapkan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan penggiat CP untuk meningkatkan kemampuan orang tua merawat ABK CP.
Hilda juga menyoroti terbatasnya sumber daya manusia (SDM) terapis yang diperlukan untuk merawat anak CP. Oleh karena itu, ia berharap orang tua dapat memperoleh kompetensi dalam merawat anak CP agar anak-anak tersebut dapat berkembang dengan baik. “Selama pelatihan, orang tua akan mendapatkan arahan dari ahli di bidangnya. Semoga apa yang dilakukan dapat bermanfaat dalam jangka panjang,” kata Hilda.
Hilda juga meminta pemerintah untuk menyediakan sarana yang diperlukan penyandang CP, seperti kursi roda dan tenaga terapis. Selain itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi bagi orang tua ABK CP yang terkendala dalam aspek ekonomi. “Karena anak CP akan tergantung pada terapis sepanjang hidup mereka, kebutuhan ini sangat mendesak,” tegasnya.
Bunda Novi, narasumber dari Yayasan Kalam Yogyakarta, mengingatkan pentingnya terapi oral untuk ABK CP, karena membantu mereka dalam berkomunikasi. “Terapi oral sangat penting untuk anak CP. Selain itu, pemantauan secara berkala sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan mereka,” kata Bunda Novi. Ia juga menambahkan bahwa terapi harus dilakukan secara rutin, minimal dua minggu sekali, untuk mendukung kemandirian anak CP. (fai)