PADANG, KP – Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan peletakan batu pertama hunian tetap (huntap) mandiri bersama Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Selasa (7/4).
Huntap mandiri yang dibangun untuk Agusman ini menjadi langkah awal penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana yang memilih membangun rumah di atas lahan milik sendiri.
Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas berbagai dukungan yang telah diberikan pascabencana, mulai dari bantuan sosial hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada BNPB. Banyak bantuan yang sudah disalurkan, mulai dari jadup hingga bantuan UMKM. Huntap mandiri ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin membangun di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah memberikan opsi hunian yang fleksibel, baik melalui pembangunan huntap terpusat maupun mandiri, sesuai kebutuhan dan kondisi warga terdampak. “Masyarakat bisa memilih tinggal di huntap yang disediakan pemerintah atau membangun di lahan sendiri. Ini tentu lebih dekat dengan sumber penghidupan mereka,” tambahnya.
Fadly juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Forkopimda dan PT Semen Padang, yang menghadirkan inovasi teknologi konstruksi melalui produk sepablock yang dinilai lebih cepat dibangun dan tahan terhadap bencana.
Sementara itu, Rustian menyebut pembangunan huntap mandiri di Kota Padang merupakan yang kedua di Sumatera Barat setelah Padang Pariaman. Ia menilai keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. “Teknologi sepablock dari Semen Indonesia Group akan digunakan karena sudah terstandarisasi dan ramah gempa,” jelasnya.
Fadly Amran menambahkan, hingga saat ini terdapat 43 unit huntap mandiri yang diusulkan, dengan sekitar 36 warga telah melengkapi administrasi. Pemerintah berharap jumlah tersebut terus bertambah seiring meningkatnya minat masyarakat untuk membangun hunian secara mandiri.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk jajaran BPBD Kota Padang, Forkopimda, serta perwakilan sektor swasta.(red)