PADANG, KP — Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mengungkap fakta mengejutkan mengenai besarnya kebutuhan pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat pascabencana.
Berdasarkan koordinasi teknis dengan pemerintah daerah di 19 kabupaten dan kota, total nilai kerugian serta kerusakan infrastruktur pertanian ternyata mencapai Rp4,53 triliun, angka yang jauh lebih tinggi dari laporan awal pemerintah pusat.
Temuan ini muncul setelah Rahmat Saleh turun langsung melakukan pencocokan data lapangan di Sumbar. Menurutnya, data yang sebelumnya disampaikan kementerian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta tidak menggambarkan realitas kerusakan yang sebenarnya dialami oleh para petani.
“Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar. Jika kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat,” tegas Rahmat Saleh dalam keterangan resminya dikutip Minggu (18/1).
Rincian kerusakan teknis yang berhasil dihimpun menunjukkan sektor infrastruktur air menjadi titik terparah. Kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp2,06 triliun, disusul jaringan irigasi senilai Rp1,07 triliun. Sementara itu, kerugian langsung pada komoditas pertanian mencapai Rp1,22 triliun, ditambah kerusakan jaringan irigasi tersier (JITUT) sebesar Rp156,87 miliar dan embung senilai Rp10,25 miliar.
Rahmat menyoroti banyaknya kerusakan irigasi primer dan perubahan alur sungai yang sebelumnya tidak tercantum dalam laporan resmi kementerian. Ia memperingatkan bahwa tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS) telah memperlambat penanganan di tingkat tapak.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya. Banyak sawah rusak berat akibat timbunan lumpur dan perubahan alur sungai. Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama, karena jika satu musim tanam terlewat, dampaknya akan sangat panjang bagi ekonomi petani,” ujarnya mengingatkan.
Guna mempercepat proses pemulihan, politisi ini mendesak pemerintah pusat segera mengerahkan dukungan alat berat secara masif agar lahan pertanian warga bisa segera digarap kembali.
Ia menegaskan bahwa data faktual Rp4,53 triliun ini harus menjadi rujukan tunggal bagi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat.
Langkah jemput bola ini merupakan tindak lanjut atas sikap kritis Rahmat dalam RDP bersama Kementerian Pertanian, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (14/1) lalu. Saat itu, ia secara terbuka meragukan akurasi data kementerian yang dinilai berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penghitungan alokasi anggaran bantuan bagi daerah terdampak. (mas)