PADANG, KP — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan longsor di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Senin (1/12). Bantuan diberangkatkan menggunakan tujuh unit mobil pick-up yang membawa paket sembako, perlengkapan berteduh, serta kebutuhan bayi.
Prosesi pelepasan bantuan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Muhamad Khalid, di kantor DPW PKS Sumbar.
Menurutnya, penyaluran ini merupakan wujud kepedulian dan respon cepat PKS atas bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar.
“Bencana yang menimpa Sumbar adalah duka kita bersama. Presiden Partai, Almuzzammil Yusuf, mengarahkan seluruh pejabat publik PKS untuk turun langsung membantu. Bahkan anggota Fraksi PKS DPR RI juga siap dipotong gajinya untuk aksi kemanusiaan ini,” ujar Khalid.
Ia menekankan bahwa pemerintah pusat perlu memberi perhatian lebih terhadap bencana yang terjadi secara bersamaan di beberapa provinsi. “Status bencana nasional harus menjadi prioritas, karena banjir dan longsor ini tidak hanya terjadi di Sumbar, tetapi juga Aceh dan Sumatera Utara,” tegasnya.
Menyikapi faktor penyebab bencana, Sekjen PKS juga mendesak agar praktik pembalakan liar (illegal logging) ditindak tegas dan dihentikan. Menurutnya, tata kelola hutan harus dievaluasi secara menyeluruh untuk mencegah kerusakan lingkungan yang memicu banjir bandang dan longsor.
“Pembalakan liar harus dihentikan. Perlu ada peninjauan kembali terhadap tata kelola hutan agar tidak terus terjadi kerusakan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ketua MPW PKS Sumbar yang juga Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota menimbulkan kerusakan masif dengan kerugian lebih dari Rp1 triliun. Data Posko Terpadu mencatat 132 korban meninggal dan 118 warga masih hilang, dengan proses pencarian yang terus berjalan melibatkan BPBD, Basarnas, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat.
“Data diperbarui dua kali sehari karena laporan dari daerah terdampak terus masuk,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan bahwa PKS memfokuskan bantuan pada wilayah yang belum terjangkau, terutama nagari di Agam, Tanah Datar, dan sejumlah titik di Pesisir Selatan yang masih terisolasi akibat jembatan putus dan longsoran. “Prinsipnya, jangan ada warga yang terabaikan,” tegasnya.
Bantuan yang disalurkan meliputi logistik pangan, air bersih, perlengkapan bayi, tenda darurat, pakaian hangat, dan dapur umum bergerak, dengan dukungan relawan tambahan dari daerah yang tidak terdampak.
Laporan terbaru menunjukkan skala kerusakan yang luas: lebih dari 33.000 rumah rusak, 16.000 hektare lahan pertanian gagal panen, serta puluhan sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, kantor pemerintahan, jaringan irigasi, bendungan, jembatan, dan ruas jalan utama terdampak. Kerusakan akses membuat distribusi bantuan harus melalui jalur alternatif bahkan menggunakan perahu.
Sejak ditetapkannya status tanggap darurat pada 25 November 2025, Pemprov Sumbar terus mempercepat pemulihan akses transportasi dan layanan dasar. Mahyeldi menegaskan pembukaan jalur provinsi dan nasional menjadi prioritas utama agar bantuan segera menjangkau seluruh warga. (fai)