TANAH DATAR, KP – Pemkab Tanah Datar menyampaikan sejumlah usulan strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025–2029, yang digelar di Auditorium Gubernuran, Kota Padang, Senin (19/5).
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengusulkan sejumlah kebutuhan prioritas daerah kepada Pemprov Sumbar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata, agar mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi perekonomian Tanah Datar yang mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 4,4 persen pada 2023 menjadi 3,85 persen pada 2024. Menurutnya, bencana alam seperti erupsi gunung, longsor, dan banjir bandang menjadi penyebab utama penurunan tersebut karena berdampak langsung terhadap infrastruktur dan produktivitas lahan pertanian.
Sementara, Kepala Bappeda Litbang Tanah Datar, Adryanti Rustam, dalam eksposnya merinci sejumlah usulan konkret. Di sektor pendidikan, Pemkab mengusulkan perbaikan fasilitas toilet di salah satu SMA di Kecamatan Tanjung Baru yang dinilai tidak memadai dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemkab mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, serta peningkatan infrastruktur jalan usaha tani.
Di samping itu, pembangunan sektor UMKM, pariwisata, dan sistem pengolahan sampah turut menjadi bagian dari usulan strategis lima tahun ke depan.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa Tanah Datar merupakan salah satu daerah strategis dalam menopang ketahanan pangan Sumbar dan akan menjadi prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan juga menjadi fokus utama, tidak hanya untuk mendukung distribusi hasil pertanian tetapi juga untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata.
Turut mendampingi Wabup Ahmad Fadly dalam forum tersebut antara lain Kepala BPKD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanah Datar, serta sejumlah pejabat lainnya. (yon)