JAKARTA, KP – Untuk mendukung kesuksesan program visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang, serta mempercepat proses Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045, Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Panjang, Allex Saputra, melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Selasa (22/4).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Ditjen, Herban Heryandana. Keduanya membahas pentingnya sinkronisasi antara tata ruang, kawasan hutan, dan aktivitas pertambangan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah penataan kawasan hutan di wilayah Padang Panjang dan pengelolaan kawasan tambang di Pondok Kapur, agar dapat lebih tertata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam memastikan revisi RTRW 2025–2045 berjalan optimal, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Allex Saputra.
Allex juga menegaskan bahwa Pemko Padang Panjang memastikan seluruh kegiatan pembangunan, termasuk pemanfaatan kawasan tambang seperti Pondok Kapur, tetap memperhatikan aspek ekologis dan sesuai dengan kebijakan nasional. “Kawasan tambang kapur memiliki potensi ekonomi besar, tetapi harus dikelola dengan baik dan sesuai aturan, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan,” lanjutnya.
Dengan dukungan dari Kemenhut, Allex berharap penataan kawasan tersebut dapat memberikan dampak positif secara ekologis dan ekonomi, serta mendukung arah pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang.
Herban Heryandana menyambut baik inisiatif konsultasi tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung upaya penataan ruang di Padang Panjang. “Kami siap melakukan koordinasi dan pendampingan teknis untuk memastikan bahwa rencana tata ruang yang disusun Pemerintah Daerah tetap dalam koridor kelestarian lingkungan dan regulasi kehutanan yang berlaku,” kata Herban.
Kunjungan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk menciptakan tata kelola wilayah yang seimbang antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Firdaus, Pj Sekretaris Daerah Winarno, Asisten II Ewasoska, Plt. Asisten I Nofiyanti, Sekretaris Dewan Wita Dewi Susanti, Kepala Dinas PU Widya Kusuma, Kepala Bappeda Argus Saadah, serta pihak terkait lainnya. (kom)