DPP LIN Resmikan Pengurus Sumbar, Dorong Pengawasan dan Pendampingan Hukum

JAKARTA, KP — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Investigasi Negara (LIN) resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIN Provinsi Sumatera Barat sebagai langkah penguatan organisasi di tingkat daerah.

Dalam keputusan tersebut, Mayor (Purn) Syamsir Boerhan ditetapkan sebagai Ketua DPD LIN Sumatera Barat, sementara Ismail Novendra, dipercaya sebagai Sekretaris Daerah.

Pengesahan ini merupakan hasil proses seleksi dan konsolidasi organisasi guna menghadirkan kepemimpinan yang solid, profesional, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat.

Ketua Umum DPP LIN, Robi Irawan Wiratmoko yang akrab disapa Gus Robi, menyampaikan ucapan selamat sekaligus arahan kepada pengurus baru.

“Rapatkan barisan dan jalankan amanah organisasi. Jaga integritas, turun ke masyarakat, dan jadilah garda terdepan kontrol sosial yang santun namun tegas,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan agar kepengurusan DPD LIN Sumbar segera menyusun program kerja 100 hari yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Program tersebut mencakup pengawasan dana desa, peningkatan pelayanan publik, pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Ketua DPD LIN Sumbar, Mayor (Purn) Syamsir Boerhan menyatakan siap menjalankan amanah dengan melakukan konsolidasi organisasi hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.

“Kami siap membangun sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat agar kehadiran LIN benar-benar memberikan manfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ismail Novendra menegaskan akan memperkuat administrasi organisasi dan membuka ruang pengaduan masyarakat.

Ia juga merencanakan pembentukan posko pengaduan di berbagai daerah di Sumbar sebagai sarana pendampingan hukum gratis bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD LIN Sumbar dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat di Kota Padang.

Momentum tersebut diharapkan menjadi awal penguatan peran LIN sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. (rel)