AGAM, KP-Potensi sumber daya alam dan sektor unggulan Sumatera Barat belum akan memberikan dampak ekonomi maksimal jika tidak dikelola menjadi kegiatan usaha produktif.
Karena itu, kemudahan berusaha dan kepastian pelayanan perizinan menjadi faktor penting untuk mendorong investasi, memperkuat pelaku usaha, sekaligus membuka lapangan kerja.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Indra Catri, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, Minggu (8/11). Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 200 peserta dari Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.
Indra Catri mengatakan, Sumbar memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan hingga sumber daya alam lainnya. Namun, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan, investasi, serta dukungan regulasi agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
“Potensi saja tidak cukup. Potensi itu harus diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata. Dalam teori fisika, energi potensial harus ditransformasikan menjadi energi kinetik. Begitu juga dengan potensi daerah, harus diubah menjadi kegiatan ekonomi produktif,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan potensi daerah tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan ketersediaan sumber daya alam. Diperlukan berbagai instrumen pendukung, termasuk regulasi yang mampu menciptakan iklim usaha kondusif dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.
Ia mencontohkan, sektor pertanian tidak cukup hanya menghasilkan produk. Hasil pertanian juga membutuhkan pengolahan, distribusi, dan pemasaran agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Begitu pula sektor pariwisata yang membutuhkan dukungan usaha penginapan, kuliner, transportasi, serta jasa perjalanan.
Karena itu, pemerintah perlu mendorong tumbuhnya usaha baru sekaligus memperkuat usaha yang telah berjalan. Pelaku usaha, khususnya UMKM, membutuhkan akses informasi, peluang usaha, peningkatan keterampilan, permodalan, pemasaran, serta pelayanan perizinan yang mudah dan transparan.
Indra Catri juga menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi pelaku usaha, seperti keterbatasan modal dan keterampilan, kesulitan memperoleh akses pasar, hingga proses pengurusan perizinan yang dinilai dapat menyita waktu dan menambah biaya operasional.
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar hambatan administratif tidak menghalangi masyarakat dalam mengembangkan usaha. Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan pendampingan, termasuk dalam menyusun proposal usaha, mengakses pembiayaan, dan memahami prosedur perizinan.
Ia berharap peserta sosialisasi tidak hanya memahami substansi perda, tetapi juga dapat berperan sebagai penggerak dan pendamping bagi pelaku usaha lainnya. Terlebih, peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pelaku UMKM, kontraktor, dan penyedia jasa konstruksi.
“Harapannya, peserta yang hadir bisa menjadi pionir dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah masing-masing. Mereka juga bisa berbagi pengalaman dan membantu pelaku usaha lain yang membutuhkan pendampingan,” katanya.
Lebih lanjut, Indra Catri menjelaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan kemudahan berusaha adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan, keberadaan perda harus diikuti dengan implementasi nyata. Kemudahan perizinan, kepastian prosedur, transparansi pelayanan, serta dukungan terhadap pengusaha pemula maupun pelaku usaha yang telah berkembang harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Perda ini tidak akan memberikan hasil jika hanya menjadi dokumen dan tidak dimanfaatkan. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui apa saja kemudahan, fasilitas, dan insentif yang bisa diperoleh melalui aturan ini,” tegasnya.
Indra Catri juga meminta para narasumber menjelaskan secara rinci mekanisme pelayanan, persyaratan perizinan, serta akses bantuan dan pendampingan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.
Melalui sosialisasi tersebut, ia berharap masyarakat semakin memahami hak dan peluang yang tersedia dalam regulasi, sehingga potensi daerah tidak berhenti sebatas wacana, tetapi mampu berkembang menjadi kegiatan usaha yang produktif, berdaya saing, dan memberikan manfaat langsung bagi perekonomian Sumbar.