PADANG, KP — Sedimentasi di Sungai Muaro Panjalinan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, membentuk daratan menyerupai pulau di aliran sungai. Kondisi ini dikhawatirkan memperbesar risiko banjir, bahkan mengancam kawasan yang sebelumnya relatif aman.
Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, meminta Pemerintah Provinsi Sumbar berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya Balai Wilayah Sungai (BWS), untuk mempercepat penanganan sedimentasi sungai.
Permintaan itu disampaikan Nanda saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Taman Melati, Padang, Sabtu (17/10). Menurutnya, upaya mengurangi risiko banjir tidak cukup hanya melalui perbaikan drainase dan sungai-sungai kecil jika persoalan sedimentasi di sungai utama belum ditangani.
“Kami berharap Kementerian PU, khususnya BWS, dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Salah satu persoalan paling mendesak yang perlu ditangani adalah sedimentasi di sungai-sungai utama di daerah,” ujarnya.
Menurut Nanda, pendangkalan sungai perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan risiko banjir di kawasan sekitarnya. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan BWS agar penanganan sedimentasi menjadi prioritas.
“Jangan sampai wilayah yang sebelumnya tidak terdampak banjir ikut mengalami banjir akibat pendangkalan sungai. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, sehingga perlu tindakan konkret dan percepatan penanganan,” katanya.
Selain mendorong percepatan penanganan sungai, Nanda juga menaruh perhatian pada keterlibatan generasi muda dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dalam kegiatan tersebut, ia menggandeng pengurus Karang Taruna dari 11 kecamatan di Kota Padang.
Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana dan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, edukasi kebencanaan diharapkan menjangkau lebih banyak warga sehingga masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana.(fai)