AGAM, KP – Sebanyak 51 rumah yang terdampak banjir bandang di Agam telah melakukan relokasi secara mandiri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang juga Sekda Agam, Edi Busti, dalam rapat koordinasi daring bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (6/6).
“Masyarakat yang terkena dampak banjir bandang sudah mulai melakukan relokasi mandiri. Tercatat ada 51 rumah rusak yang pemiliknya telah pindah secara sukarela,” ujarnya.
Untuk relokasi terstruktur, Edi menyatakan, masih menunggu persetujuan penuh dari warga. Namun, pendekatan dan sosialisasi telah menunjukkan bahwa masyarakat pada prinsipnya setuju untuk direlokasi. Lokasi relokasi yang disiapkan berada di Balingka, Matur, dan Lubuk Basung.
“Kami sudah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Secara prinsip, mereka setuju untuk direlokasi. Kami saat ini tinggal menunggu lokasi yang diinginkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, proses penggunaan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) untuk relokasi telah selesai, dengan persetujuan dari Gubernur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Meski demikian, lanjutnya, beberapa hambatan masih perlu diatasi dalam proses relokasi dan penanganan pasca bencana. Di antaranya kebutuhan alat pemecah batu untuk proses demolisi di Batu Anguih.
“Proses demolisi di Batu Anguih sudah selesai. Namun, kami masih membutuhkan alat pemecah batu untuk mempercepat proses ini,” ujar Edi Busti.
Selain itu, terdapat enam jembatan yang perlu segera diperbaiki dan masih menunggu persetujuan dari BNPB untuk dapat memulai pengerjaannya.
Isu kritis lainnya adalah normalisasi sungai. Masyarakat di Galuang telah sepakat menyerahkan tanah mereka tanpa ganti rugi untuk keperluan normalisasi sungai. Akan tetapi, jembatan di Galuang juga perlu diperbaiki karena berisiko tinggi terhadap banjir susulan.
“Beberapa spot di sungai lain juga membutuhkan normalisasi segera,” kata Edi.
Ia menambahkan, Pemkab Agam terus memberikan dukungan kepada warga terdampak dengan menyediakan suplai makanan dua kali sehari. “Kami memastikan bahwa suplai makanan untuk warga terdampak terus berlanjut. Dua kali sehari, makanan didistribusikan kepada mereka,” pungkasnya. (rzk)