PARIAMAN, KP — Praktik pungutan uang perpisahan bagi siswa kelas VII, VIII, dan IX di sejumlah SMP di Kota Pariaman mendapat sorotan dari advokat senior Alwis Ilyas. Ia menilai, pungutan yang dibalut kesepakatan tetap bisa cacat jika mengandung unsur paksaan.
“Roh dari persoalan ini sebenarnya adalah kesepakatan. Tapi kesepakatan itu harus lahir dari keikhlasan, bukan pemaksaan. Jika ada paksaan, maka kesepakatan tersebut cacat,” ujar Alwis kepada KORAN PADANG, Jumat (25/4).
Menurutnya, kegiatan perpisahan memang umum dilakukan di sekolah. Namun, dalam kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, pihak sekolah dan komite harus lebih bijak dalam mengambil keputusan.
“Sekarang bukan hanya masyarakat yang kesulitan ekonomi, negara pun sedang melakukan efisiensi. Maka sekolah juga harus melakukan efisiensi, agar beban tidak makin berat di pundak orang tua murid,” katanya.
Alwis menyoroti pungutan yang nilainya ada mencapai Rp180.000 per siswa, yang menurutnya perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan daya beli masyarakat.
“Kalau memang kegiatan itu tetap harus dilakukan, maka buatlah dengan anggaran seminimal mungkin. Ukur kegiatan berdasarkan kemampuan, bukan gengsi,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan, larangan pungutan kepada siswa telah ditegaskan dalam kebijakan pemerintah provinsi maupun peraturan di tingkat daerah.
“Harusnya sekolah-sekolah peka terhadap kebijakan ini. Jangan sampai keputusan sekolah justru menambah beban masyarakat,” tegas Alwis.
Alwis turut menyoroti peran komite sekolah, yang seharusnya menjadi mitra antara sekolah dan orang tua, bukan sekadar formalitas dalam melegitimasi keputusan sekolah.
“Komite itu jembatan antara keinginan orang tua dan sekolah. Komite harus bisa menyuarakan kondisi riil masyarakat, bukan hanya asal menyetujui apa yang diminta pihak sekolah,” ujarnya.
Ia bahkan menggunakan istilah lokal ‘saluang paueleh angok’ untuk menggambarkan komite yang hanya mengikuti arus tanpa mempertimbangkan dampaknya.
“Komite harus bijak. Jangan jadi alat. Gunakan analisis dan empati sebelum mengambil keputusan yang menyangkut orang banyak,” pungkas Alwis. (wrm)