PADANG PARIAMAN, KP — Pembangunan kembali jembatan rajang di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, mendesak untuk segera direalisasikan. Infrastruktur vital tersebut putus total akibat terjangan banjir bandang (galodo) pada 28 November 2025 lalu, yang mengakibatkan sekitar 2.000 kepala keluarga (KK) kini dalam kondisi terisolasi.
Kondisi memprihatinkan ini disaksikan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Endarmy, saat meninjau lokasi jembatan bersama Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Rabu (4/2). Sejak jembatan tersebut ambruk, akses utama masyarakat menuju fasilitas pendidikan dan sentra ekonomi lumpuh total.
Endarmy mengungkapkan, dampak paling terasa dialami oleh para pelajar yang harus menempuh jalur alternatif lebih jauh dengan biaya transportasi ojek mencapai Rp30 ribu sekali jalan. Beban ekonomi ini dirasa sangat berat bagi warga yang lahan sawah dan perkebunannya juga hancur disapu banjir bandang.
“Jembatan ini sangat vital. Tanpa akses tersebut, anak-anak sekolah harus memutar jauh dan mengeluarkan biaya besar setiap hari. Penanganannya harus segera agar akses masyarakat kembali terbuka dan aktivitas ekonomi pulih,” tegas Endarmy di sela peninjauan lokasi.
Politisi perempuan ini menyatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta berkomitmen memperjuangkan anggaran pembangunan jembatan dalam rapat resmi bersama pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa kebutuhan jembatan rajang ini tidak bisa ditunda karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Senada dengan itu, perwakilan ASPILA, Azwar Anas menyebut, kondisi di lapangan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan warga, terutama lansia dan anak-anak. Pihaknya mendorong pemerintah provinsi dan daerah untuk segera membangun jembatan permanen yang lebih layak.
“Kami berharap pembangunan jembatan ini menjadi prioritas. Ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan, pendidikan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” ujar Azwar Anas.
Hingga saat ini, belum ada langkah penanganan jangka pendek di lokasi tersebut. Masyarakat sangat berharap adanya bantuan dari pihak terkait, termasuk TNI dan Polri, untuk membantu menyediakan sarana penyeberangan darurat sementara menjelang jembatan permanen dibangun kembali oleh pemerintah. (fai)