PAYAKUMBUH, KP – Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III di Aula Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Rabu (31/7). Pertemuan ini diadakan sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam pertemuan tersebut, Suprayitno menjelaskan bahwa untuk Sumbar, angka inflasi dihitung berdasarkan data dari Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat, yang mencapai 4,04 persen year on year (yoy) pada Juni 2024.
“Sumbar berada dalam sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Namun, Payakumbuh mencatat inflasi yang lebih rendah, yakni di bawah rata-rata nasional sebesar 2,51 persen,” kata Wako Suprayitno.
Ia menjelaskan, berbagai upaya dilakukan Pemko Payakumbuh untuk menjaga stabilitas inflasi, seperti pemantauan harga harian, inspeksi pasar, operasi beras SPHP, bazar, serta penyaluran beras oleh Bulog.
“Hasil inspeksi pasar menunjukkan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat, serta memberikan keuntungan bagi petani,” ulasnya.
Suprayitno menambahkan, Payakumbuh melakukan kerjasama antar daerah dan membentuk ‘lapau pengendali inflasi’, kolaborasi antara Bulog dan Koperasi Balai Kota yang menjual produk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), realisasi bantuan sosial, hingga peningkatan frekuensi gerakan pangan murah.
Atas upaya ini, Pemko Payakumbuh menerima Insentif Fiskal (IF) dari pemerintah pusat sebesar Rp5.598.094.000 untuk pengendalian inflasi yang efektif pada periode pertama tahun 2024.
“Insentif ini diberikan sebagai penghargaan atas upaya kami dalam menjaga inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terkendali,” tambah Suprayitno.
High Level Meeting TPID Triwulan III itu dibuka Gubernur Sumbar Mahyeldi dan dihadiri oleh bupati/wali kota se-Provinsi Sumatera Barat, Kepala BI Perwakilan Sumbar, dan undangan lainnya. (dst)