PADANG, KP — Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat, Mochklasin, menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu terus ditingkatkan meskipun pengelolaan keuangan daerah sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik.
Hal itu disampaikan Mochklasin saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (24/2). Ia menyebutkan, secara nasional Sumatera Barat termasuk daerah berprestasi dalam pengelolaan keuangan, meski nilai APBD masih relatif kecil dibanding provinsi seperti Riau, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Selatan. “Dari sisi pendapatan, Sumbar masuk 10 besar nasional. Untuk pengelolaan belanja bahkan berada di tiga besar,” ujarnya.
Ia memaparkan, realisasi pendapatan APBD mencapai sekitar 93,2 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 85,8 persen. Sejumlah kegiatan fisik bahkan mencatat realisasi hingga 100 persen.
Namun demikian, Mochklasin menyoroti adanya ketidakseragaman pemahaman serta lambatnya respons sebagian OPD terhadap perubahan kebijakan. Ia mencontohkan peralihan sistem E-Katalog versi 5 ke versi 6 yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan sejumlah program.
“Program yang sudah selesai tahap perencanaan seharusnya bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu terlalu lama penyesuaian sistem,” katanya.
Dari sisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada awal 2025 tercatat sekitar 3,9 persen dan berada di kisaran 3,3 hingga 3,6 persen pada akhir tahun. Meski sempat menjadi perhatian publik, indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan.
Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang sekitar 0,11 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat, sementara gini ratio tetap terjaga.
Mochklasin berharap OPD dapat meningkatkan koordinasi, keseragaman pemahaman, serta kecepatan respons agar pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Barat berjalan lebih optimal dan tepat waktu. (fai)