PADANG, KP – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), H. Aristo Munandar, menegaskan bahwa PMI, baik di tingkat pusat maupun daerah, tetap berkomitmen untuk bersikap netral dalam perhelatan politik, terutama menjelang Pilkada serentak 2024.
Pernyataan ini disampaikan sehubungan dengan beredarnya video kegiatan apel Jumtek (Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya) relawan PMI Kota Padang, beberapa waktu lalu yang dianggap bernuansa kampanye untuk salah satu calon Walikota Padang
Aristo menekankan bahwa sesuai dengan prinsip netralitas PMI, organisasi ini tidak mendukung calon walikota mana pun. “Itu adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus PMI Kota Padang, bukan pernyataan resmi institusi,” tegasnya di Padang, kemarin.
Sementara itu Ketua Bidang Organisasi PMI Sumbar, H. Aim Zein, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat khusus untuk membahas isu ini.
Ia menilai tindakan ajakan mendukung calon tertentu oleh pengurus PMI Kota Padang mencederai prinsip netralitas PMI.
“Kami sudah mengirimkan surat kepada Ketua PMI Kota Padang untuk merekomendasikan sanksi terhadap pengurus yang bersangkutan,” ujar Aim.
Aim juga menjelaskan bahwa semua pengurus PMI diperbolehkan terlibat dalam politik, tetapi harus mengambil cuti atau non-aktif selama proses pemilihan. “Ini sudah dilakukan oleh pengurus PMI di Bukittinggi dan Kota Solok saat pemilu legislatif atau pileg,” ungkapnya.
Aristo dan Aim mengingatkan semua pengurus PMI di Kabupaten/Kota untuk menjaga prinsip netralitas. “Pengurus PMI yang ingin terjun ke politik dipersilakan, tetapi tidak membawa PMI. Ajukan cuti dan non-aktif hingga Pilkada selesai untuk menjaga posisi PMI sebagai lembaga untuk semua orang,” tutup Aim. (bim)