PADANG, KP – Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan konsultasi dan monitoring ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengetahui sejauh mana dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja anggota dewan.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyampaikan, pihaknya juga ingin menggali strategi yang dilakukan DPRD Sumbar dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Khoirudin menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak terlalu berpengaruh terhadap DPRD DKI Jakarta karena otonomi daerah sepenuhnya berada di provinsi. Apalagi Jakarta memiliki kekuatan fiskal yang besar.
“Berbeda dengan daerah lain yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pusat, yang bisa mencapai 70 hingga 90 persen. Hal ini perlu disuarakan oleh DPR RI demi keutuhan NKRI,” kata Khoirudin saat pertemuan dengan anggota DPRD Sumbar, Daswanto dan Irsyad Syafar, di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, baru-baru ini.
Sebagai pengurus Asosiasi DPRD se-Indonesia, Khoirudin menegaskan bahwa pihaknya akan menyuarakan kondisi yang dihadapi DPRD di seluruh Indonesia. “Kami akan bersurat. Suara teman-teman akan kami bawa ke DPR RI,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD DKI Jakarta saat ini sedang membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta perubahan APBD. “Semua ini sangat penting agar kita bisa saling berbagi informasi, supaya anggaran yang akan disepakati bersama mampu menjawab kenyataan yang dihadapi di lapangan,” jelasnya.
Selain ke DPRD Sumbar, Banggar DPRD DKI Jakarta juga melakukan kunjungan kerja ke DPRD DIY dan Batam. Tujuannya sama, yakni mengetahui dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja DPRD sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada fungsi pengawasan DPRD. Namun demikian, ia menekankan pentingnya menjaga kinerja dengan memperbanyak kegiatan rapat bersama mitra kerja.
Irsyad juga mendorong DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan kondisi yang dialami DPRD Sumbar kepada pemerintah pusat, agar kebijakan efisiensi anggaran tidak menghambat fungsi dan peran strategis DPRD di daerah. (fai)