PASAMAN BARAT, KP – Pemkab Pasaman Barat mencatatkan penurunan signifikan kasus stunting dari 35,5 persen menjadi 29,5 persen. Hal itu terungkap dalam Audit Kasus Stunting (AKS), di aula kantor bupati setempat, Rabu (12/6).
Kegiatan itu dihadiri perwakilan BKKBN Sumbar, DPPKBP3A Pasbar, OPD terkait, camat dan wali nagari se-Kabupaten Pasaman Barat, serta stakeholder lainnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pasbar menekankan kepada camat dan wali nagari agar gencar memberi edukasi kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga terdindikasi stunting.
“Saya pernah bersama camat menjemput warga yang anaknya terindikasi stunting. Tetapi dia tidak datang ke posyandu dengan alasan ke kebun. Ini menghambat pengawasan kesehatan anak. Camat, wali nagari, dan OPD harus maksimal dalam penanganan stunting,” tegasnya.
Menurutnya, mengatasi dan mencegah stunting merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat peran masing-masing.
“TPPS di semua jajaran harus berperan aktif dalam mengkoordinir, mengawasi, dan memfasilitasi kegiatan percepatan penurunan stunting dengan memaksimalkan seluruh lini hingga ke kader yang langsung bersinggungan dengan masyarakat,” jelasnya.
Sementara, Manager Program dan Kegiatan Satgas Stunting BKKBN Sumbar, Mardinsyah mengatakan, memasuki semester II tahun 2024 ini capaian penurunan stunting diharapkan berada pada angka 14 persen. “Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten yang jadi fokus kita. Kita harus tahu penyebab stunting ini agar tidak terjadi lagi kasus serupa di masa mendatang,” ujarnya. (rom)