BUKITTINGGI, Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi bergerak cepat mewujudkan visi ‘Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya’ yang diusung Wali Kota Ramlan Nurmatias dan Wakil Wali Kota Ibnu Asis. Fokus utamanya adalah merealisasikan program ‘1001 Event’ melalui kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Rofie Hendria menegaskan, visi kepala daerah tersebut diterjemahkan ke dalam kegiatan riil Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pariwisata bertindak sebagai koordinator utama (leading sector), menggandeng seluruh OPD, kecamatan, hingga kelurahan.
“Langkah awal sudah kita mulai dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama semua pihak. Kita sedang menyusun peta jalan (roadmap) event kota agar jelas siapa mengerjakan apa selama empat tahun ke depan,” ujar Rofie, di ruang kerjanya, Senin (8/12).
Ia menjelaskan, target program ini bukan sekadar kuantitas acara yang terlaksana. Lebih dari itu, tujuannya adalah menjadikan event sebagai destinasi wisata baru. Bukittinggi tidak bisa hanya mengandalkan objek fisik seperti Panorama, Kebun Binatang, atau Benteng Fort de Kock.
“Kota ini ‘hidup’ dari tamu. Kita butuh atraksi untuk memancing wisatawan domestik dan mancanegara datang. Roadmap ini krusial untuk memastikan visi kepala daerah tercapai,” ungkapnya.
Sektor pariwisata, lanjut Rofie, memiliki peran vital dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak hotel dan restoran. Dengan efisiensi anggaran pusat yang terbatas, daerah dituntut berinovasi untuk menghidupi dirinya sendiri.
“Pariwisata tidak bisa jalan sendiri di satu dinas. Butuh kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, media, dan masyarakat. Tantangan kami adalah menyatukan semua unsur ini agar pariwisata kembali menjadi tulang punggung ekonomi warga,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hendri Yeni, memaparkan langkah teknis di lapangan. Menindaklanjuti FGD, pihaknya telah mengumpulkan Kepala Seksi (Kasi) Agama, Sosial, dan Budaya dari 24 kelurahan se-Kota Bukittinggi.
Yeni menekankan persepsi baru mengenai event. Kegiatan tidak harus berskala besar atau dibiayai APBD/APBN. Segala aktivitas masyarakat yang menjaga marwah kota, baik seni maupun adat, masuk dalam kategori event wisata.
“Kami sudah membuat grup koordinasi. Masing-masing Kasi di kelurahan cukup melaporkan nama acara, lokasi, dan waktu. Nanti Dinas Pariwisata yang menyusun narasi promosi dan bekerjasama dengan Diskominfo untuk penayangan di media sosial serta videotron Simpang Kangkung,” jelas Yeni.
Langkah ini diambil untuk memperbaiki pendataan. Sejak pelantikan kepala daerah baru, tercatat hanya sekitar 60-an event. Padahal, realitas di lapangan jauh lebih banyak, seperti acara adat Batagak Gala di Tarok yang sempat luput dari pantauan resmi.
“Dulu kami hanya tahu dari media sosial setelah acara selesai. Sekarang, sekecil apapun event yang dilaksanakan masyarakat, bisa langsung terpantau dan kita promosikan bersama,” pungkasnya. (edw)