DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta Pemprov Sumbar segera menindaklanjuti pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024, agar program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dapat berjalan maksimal.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumbar, Zulkenedi Said, baru-baru ini meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti pelaksanaan Perubahan APBD 2024. Dengan percepatan tersebut, realisasi belanja dan pendapatan daerah diharapkan memuaskan dan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Dia berharap kepada OPD yang mendapatkan penambahan anggaran pada Perubahan APBD 2024 agar segera mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan program kegiatan. Tanpa langkah strategis, program tidak akan berjalan dan akan menimbulkan sisa alokasi anggaran (SILPA) yang besar. “Jika program tidak berjalan meskipun sudah diberikan tambahan anggaran, tentu saja kita kecewa,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumbar, Daswanto, meminta Pemprov memaksimalkan waktu untuk melampaui realisasi target pendapatan yang disepakati dalam komposisi Perubahan APBD 2024. Dengan terlampauinya target pendapatan, rencana belanja dapat dieksekusi sesuai target dan dapat tertutup dengan keuangan yang stabil. “Jika pendapatan tidak tercapai, maka akan berdampak buruk terhadap belanja program masyarakat,” katanya.
Daswanto juga menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada menyedot anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pemprov harus lebih selektif dan akurat dalam menentukan kegiatan dari program-program yang sudah disepakati, terutama program unggulan gubernur. “Tentunya, diperlukan kreativitas aparatur yang lebih tinggi agar dalam situasi kesulitan dan waktu yang singkat, program tetap berjalan dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Dia juga menyarankan agar Pemprov mendorong pengembangan sumber-sumber pendanaan yang lebih banyak dan jumlah yang lebih besar, terutama dengan mendorong BUMD untuk lebih produktif.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan bahwa dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, kepala OPD harus bekerja serius dan sungguh-sungguh.
Dia meminta adanya evaluasi dan tindakan menyeluruh terhadap OPD yang realisasi anggarannya jauh di bawah target yang diharapkan, karena hal ini dapat mengganggu kinerja pemerintahan. Sebaliknya, OPD yang memiliki realisasi pendapatan dan belanja tinggi perlu diberikan reward khusus.
Dia berharap Gubernur memperkuat sistem dan mekanisme kontrol eksekutif di jajaran pejabat struktural dan fungsional untuk memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta serapan realisasi anggaran. “Hal ini penting karena di lapangan masih ditemui adanya proses pelelangan yang lambat, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kami minta ini menjadi perhatian dan bahan evaluasi,” tuturnya. (*)