PADANG, KP — Wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) mulai memasuki tahap kajian resmi di DPRD Sumatera Barat.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama tenaga ahli DPRD mulai mengkaji naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) DIM dari berbagai aspek, mulai dari hukum, konstitusi, hingga sejarah, Senin (11/5).
Langkah ini menjadi tahapan awal untuk menilai kelayakan usulan perubahan status Sumatera Barat menjadi daerah istimewa.
“Kita ingin melihat secara komprehensif peluang dan tantangan gagasan ini, baik dari sisi regulasi maupun dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat,” ujar Muhidi.
Naskah akademik tersebut sebelumnya diserahkan oleh Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) dalam audiensi beberapa hari sebelumnya.
Muhidi menegaskan, DPRD Sumbar membuka ruang terhadap berbagai gagasan strategis, termasuk penguatan kekhususan budaya Minangkabau, selama tetap sejalan dengan konstitusi dan regulasi nasional.
“Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi aspirasi, tetapi juga harus memastikan mekanisme pengajuannya sesuai prosedur konstitusional,” katanya.
BP2DIM sendiri berharap DPRD Sumbar dapat menjadi pintu masuk dalam memperjuangkan usulan tersebut melalui jalur legislasi nasional.
Mereka menilai status daerah istimewa penting untuk memperkuat posisi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam sistem pemerintahan.
Dalam proses kajian ini, DPRD Sumbar melibatkan sejumlah tenaga ahli, di antaranya HM Nurnas, Kurnia Warman, Sayuti, dan Khairul Fahmi.
Wacana Daerah Istimewa Minangkabau sendiri mengemuka sebagai upaya memperkuat identitas budaya sekaligus posisi strategis daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (fai)