PADANG, KP – Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat menyoroti lemahnya pembinaan kepemudaan serta minimnya inovasi program pariwisata dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, Rabu (25/3).
Pembahasan dilakukan bersama sejumlah mitra kerja, di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di gedung DPRD Sumbar.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, menilai penyusunan program pemerintah daerah masih bersifat normatif dan terlalu berfokus pada angka, seperti indikator dan target.
“Penyusunan program masih berkutat pada angka, belum menyentuh persoalan nyata di lapangan,” tegasnya.
Di sektor kepemudaan, DPRD menilai pendekatan yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan olahraga dan belum menjangkau persoalan sosial generasi muda secara menyeluruh.
“Pembinaan pemuda kita masih lemah. Persoalan seperti narkoba, kenakalan remaja, dan perkelahian belum tertangani secara optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dominasi kalangan pemuda di lembaga pemasyarakatan sebagai indikator belum efektifnya program pembinaan yang berjalan.
Selain itu, anggaran kepemudaan dinilai cenderung stagnan tanpa diiringi inovasi program yang signifikan.
Menurut Lazuardi, pembinaan pemuda di luar organisasi formal juga masih minim perhatian, sehingga berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih kompleks ke depan.
Di sektor pariwisata, DPRD mengakui keterbatasan anggaran, namun menegaskan hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk minim inovasi.
“Objek wisata memang berada di kabupaten dan kota, tetapi promosi menjadi peran penting provinsi. Ini yang harus diperkuat,” katanya.
DPRD juga mengkritik pola perencanaan program yang dinilai berulang setiap tahun tanpa perubahan signifikan, karena lebih berfokus pada realisasi kegiatan dibandingkan arah kebijakan jangka panjang.
Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah daerah menghadirkan terobosan baru, khususnya dalam penyusunan program 2027 agar lebih adaptif terhadap tantangan kepemudaan dan pengembangan pariwisata.
Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Sumbar, Yesi Endriani, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata.
Menurutnya, pelaku pariwisata, termasuk sektor transportasi, perlu mendapatkan pelatihan agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan.
“Tempat wisata bisa saja rapi, tetapi jika fasilitas seperti toilet tidak terjaga, itu akan merusak citra daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Lila Yanwar, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai masukan DPRD.
Ia menyebut penguatan sektor pariwisata akan difokuskan pada strategi promosi yang lebih inovatif dan kolaboratif, termasuk pemanfaatan platform digital.
“Kami akan memperkuat promosi dan koordinasi dengan kabupaten/kota agar potensi wisata Sumbar semakin dikenal luas,” ujarnya. (fai)