TANAH DATAR, KP – DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta penyampaian rekomendasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024, Selasa (24/6), di Ruang Sidang Utama DPRD setempat.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari dan Kamrita. Hadir pula unsur Forkopimda, Pj. Sekda Elizar, pejabat eselon II, pimpinan OPD, Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, pimpinan BUMN/BUMD, ketua partai politik, camat, hingga wali nagari.
Dalam pidatonya, Anton Yondra memaparkan enam agenda utama rapat, yakni penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat pertama, penyampaian laporan pembahasan rekomendasi LHP BPK RI, persetujuan DPRD terhadap Ranperda, pengambilan keputusan DPRD, penyerahan rekomendasi kepada Bupati dan pendapat akhir Bupati Tanah Datar.
Seluruh fraksi DPRD menyatakan setuju atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dan pembahasan intensif terhadap Ranperda tersebut.
“Alhamdulillah, Ranperda ini telah disepakati bersama untuk ditetapkan menjadi Perda. Seluruh masukan dari DPRD akan menjadi pedoman kami dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah,” ujar Bupati Eka.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diraih selama 14 tahun berturut-turut dapat terus dipertahankan. Rapat paripurna ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra. (yon)