PADANG, KP — Pemerintah Kota Padang memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menggandeng Ombudsman Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman, Kamis (11/6).
Kesepakatan yang berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang itu mencakup pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat, pertukaran data, serta monitoring dan evaluasi layanan publik.
Penandatanganan dilakukan Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution, disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi serta sejumlah pimpinan OPD.
Fadly Amran menegaskan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Nilai kepatuhan pelayanan publik Kota Padang saat ini telah mencapai 93,67, melampaui target nasional. Sementara indeks reformasi birokrasi berada di angka 87,31, tertinggi di Sumatera Barat dan terbaik di Pulau Sumatera,” ujarnya.
Ia berharap sinergi tersebut dapat memperkuat sistem pelayanan publik yang profesional serta memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.
“Kami berterima kasih kepada Ombudsman yang terus memberikan pendampingan dan pengawasan. Semoga kerja sama ini semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Maneger Nasution mengapresiasi komitmen Pemko Padang yang dinilai proaktif dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan publik.
“Kota Padang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan terbuka terhadap pengawasan,” ujarnya.
Ia menegaskan Ombudsman siap terus bersinergi untuk mencegah maladministrasi yang berpotensi memicu praktik korupsi.
Senada dengan itu, Adel Wahidi menyatakan pihaknya siap mendampingi Pemko Padang dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (red)