JAKARTA, KP — Wali Kota Padang, Fadly Amran, bergerak cepat mempercepat kepastian hukum pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat dengan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, di Jakarta, Selasa (24/2).
Dalam pertemuan tersebut, Fadly menjelaskan Pemko Padang telah menyiapkan lahan Huntap bagi korban bencana hidrometeorologi November 2025 di tiga lokasi. Lahan tersebut berada di Kelurahan Balai Gadang seluas 2,9 hektare dengan tambahan pengadaan 2,2 hektare, Kelurahan Simpang Haru seluas 5.000 meter persegi, serta Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, seluas 4,6 hektare.
Selain Huntap, Pemko Padang juga mengusulkan dukungan percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8,1 hektare. Lahan tersebut terdiri dari tanah milik Pemko seluas 4 hektare dan tambahan pengadaan 4,1 hektare. “Kami berharap dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan ini, karena ada yang belum bersertifikat dan masih dalam status turun waris, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dan Huntap dapat berjalan lancar,” ujar Fadly.
Menanggapi hal itu, Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan administrasi pertanahan, terutama bagi program prioritas nasional.
“Kami mendukung penuh pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat dan Huntap ini, karena merupakan perintah Presiden. Kami akan memastikan seluruh proses administrasi pertanahan berjalan cepat dan transparan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fadly juga meminta dukungan percepatan sertifikasi lahan pusat pemerintahan Kota Padang seluas sekitar 40 hektare, pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi, serta penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pascabencana.
Langkah tersebut diharapkan mempercepat pembangunan Huntap bagi korban bencana sekaligus mendukung realisasi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan dan pemulihan pascabencana di Kota Padang. (red)