PADANG, KP — Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan kondisi kerusakan Kota Padang akibat bencana hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Barat. Paparan disampaikan pada rakor yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1).
Rakor tersebut dibuka Sekretaris Utama BNPB Rustian dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Dalam forum itu, Fadly Amran menyampaikan bahwa berdasarkan pemutakhiran data dan kajian teknis terbaru, estimasi kebutuhan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang mencapai sekitar Rp5,5 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut meningkat seiring masuknya program pengelolaan sumber daya air sebagai upaya mitigasi bencana berkelanjutan.
“Berdasarkan hasil diskusi bersama para tenaga ahli, total kerusakan dan kerugian yang tercatat mencapai sekitar Rp5,5 triliun, dengan rincian sektor perumahan sekitar Rp2,4 triliun, infrastruktur Rp2,7 triliun, ekonomi Rp154 miliar, sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp140 miliar,” ujar Fadly Amran.
Ia menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada periode November hingga Januari berdampak pada sekitar 67.563 jiwa. Dari hasil pendataan, kerusakan rumah meliputi 556 unit rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.
“Selain perumahan, kerusakan juga terjadi pada berbagai infrastruktur vital, di antaranya 31 unit rumah, 13 jembatan, sekitar 74 ribu meter jalan, dan 22 bendungan. Kerusakan juga meliputi lima gedung pemerintahan, puluhan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, irigasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, serta area pertanian dan perikanan,” paparnya.
Lebih lanjut, Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lokasi pembangunan hunian tetap di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh. Kebutuhan hunian tetap diperkirakan mencapai sekitar 800 unit rumah. “Jumlah ini bertambah dari sebelumnya sekitar 500 unit rumah. Sebanyak 300 unit tambahan merupakan rumah yang harus direlokasi dari bibir sungai,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel. “Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. BNPB siap mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kementerian terkait,” katanya. (red)