Ketua DPRD Sumbar Minta RSUD Muhammad Yamin Tingkatkan Pelayanan dan Pendapatan  

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat kunjungan kerja ke RSUD Muhammad Yamin, Kota Pariaman.

PARIAMAN, KP – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyoroti sejumlah strategi penting saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Yamin Kota Pariaman, Kamis (9/1). Salah satu fokusnya adalah membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja rumah sakit, terutama di sektor pelayanan dan pendapatan.

“Untuk mencapai target pembangunan sarana dan prasarana, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pencapaian pendapatan, penting membangun koordinasi di tingkat daerah hingga pusat. Semua potensi harus dioptimalkan, termasuk memanfaatkan tokoh-tokoh Sumbar asal Pariaman,” kata Muhidi.

Ia menambahkan, pola perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 akan berbeda dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya APBD disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah, kini harus sejalan dengan astacita presiden.

“Kondisi keuangan daerah yang terbatas akibat pengurangan pendapatan dalam APBD memerlukan pembukaan komunikasi yang lebih luas, termasuk dengan pemerintah pusat melalui berbagai jalur yang ada,” ujar Muhidi, didampingi Plt. Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, terus berupaya memetakan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi optimalisasi pembangunan. Penataan aset dan pengelolaan potensi daerah juga menjadi prioritas untuk masa depan yang lebih baik.

Sementara, Direktur RSUD Muhammad Yamin, Mutiara Islam mengungkapkan, rata-rata pendapatan RSUD Muhammad Yamin mencapai Rp7 miliar per bulan. Namun, klaim BPJS Kesehatan yang bermasalah menyebabkan pendapatan menurun hingga hanya Rp3 miliar.

“Target pendapatan RSUD tahun 2025 sebesar Rp94 miliar. Untuk mencapainya, diperlukan penambahan dokter spesialis hingga pengembangan layanan kemoterapi. Selain itu, penambahan aset, seperti ATM dan outlet UMKM juga menjadi prioritas,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, beberapa program pembangunan pada tahun 2024, termasuk bangsal untuk penyakit dalam tidak terlaksana karena kajian teknis belum memenuhi syarat. Kegiatan fisik lainnya juga terhambat akibat ketidakpastian penerimaan pendapatan.

“Salah satu faktor turunnya pendapatan adalah sistem klaim BPJS yang merugikan RSUD Muhammad Yamin,” ujar Mutiara. (fai)

Related posts

Investasi Rp2,2 Triliun Masuk Padang, Tiga Hotel dan Lapangan Golf Segera Dibangun

Pemko Padang Gandeng Ombudsman, Perkuat Layanan Publik

Nanda Satria Ajak Bundo Kanduang Perkuat Pendidikan Karakter Anak