PADANG, KP — Kota Padang resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bagian dari Kementerian Dalam Negeri.
Penunjukan tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian yang melakukan koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Teguh Setyabudi, Kartika Adi Putranta, serta Mohamad Abdul Majid Ikram bersama perwakilan Bank Indonesia dan Kemenpan RB.
Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat. Ia menilai digitalisasi bansos menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan klasik ketidaktepatan data penerima bantuan.
“Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap semuanya menjadi jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk mendukung implementasi program, Pemerintah Kota Padang telah membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Bansos melalui SK Wali Kota, serta menyiapkan sekitar 1.700 agen lapangan. Agen ini melibatkan ASN, pendamping PKH, TKSK, hingga unsur masyarakat seperti RT/RW dan pengurus masjid.
Program ini ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026, setelah seluruh tahapan persiapan, termasuk pelatihan dan penguatan infrastruktur digital, rampung.
Sementara itu, Teguh Setyabudi menegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Ia juga mengapresiasi kesiapan Kota Padang dari sisi data kependudukan. Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman. Selain itu, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melampaui 34 persen—tertinggi di Sumatera Barat.
“Dengan capaian tersebut, Kota Padang sebagai salah satu dari 42 daerah penerima program digitalisasi bansos dinilai layak menjadi pelopor implementasi di Sumatera Barat,” ujarnya.
Program ini diharapkan menjadi tonggak reformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data di daerah. (red)