LUBUK SIKAPING, KP — Pemerintah Kabupaten Pasaman memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting di daerah itu. Melalui rapat koordinasi yang digelar Selasa (19/8), Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menekankan pentingnya kerja bersama dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, hingga nagari.
Wakil Bupati Pasaman yang juga Ketua TPPS, Parulian Dalimunte, mengatakan percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi. “Kami harapkan semua sektor memiliki misi yang sama dan kerja nyata di lapangan. Inovasi dari lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan dan percepatan penurunan prevalensi stunting,” ujarnya.
Parulian menyebut, strategi intervensi harus dimulai sejak hulu, termasuk pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan keluarga dengan anak usia 0-5 tahun. Tim pendamping keluarga di nagari juga terus bergerak memberikan paket makanan bergizi dan memastikan ketersediaan akses gizi, pola asuh, layanan kesehatan, sanitasi, serta air bersih.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Mei 2025 menunjukkan prevalensi stunting di Pasaman mencapai 29,1 persen, turun tipis 0,3 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut masih jauh di atas target nasional 19,8 persen. “Ini akan menjadi konsentrasi dan kerja serius kita bersama,” kata Parulian.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pasaman, Furqan, menambahkan berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari lokakarya mini stunting di kecamatan hingga program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan desa, kader PKK, dan kader KB juga dilibatkan dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi. Anak-anak yang sehat, cerdas, dan kuat adalah aset berharga bagi kemajuan Pasaman,” kata Furqan. (nst)