PADANG, KP — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk segera menuntaskan persoalan pembebasan lahan proyek pembangunan Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik. Meski anggaran sebesar Rp2,7 triliun telah siap, pengerjaan fisik di jalur penghubung Kota Padang dan Kabupaten Solok tersebut masih terganjal kendala administratif lahan.
Andre menegaskan bahwa PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku badan usaha pelaksana sudah siap memulai pengerjaan. Namun, titik krusial saat ini terletak pada pembebasan lahan yang bersinggungan dengan kewenangan Kementerian Kehutanan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengoordinasikannya.
“Saya minta pemerintah provinsi agak serius lah membebaskan lahannya. Sekarang itu masalahnya pembebasan lahan, bukan pada Balai Jalan Nasional atau di Hutama Karya,” tegas Andre Rosiade dalam keterangannya dikutip Rabu (21/1).
Politisi Gerindra ini mengingatkan agar proyek strategis nasional ini tidak bernasib sama dengan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin yang sempat tersendat bertahun-tahun akibat sengketa lahan.
Andre menekankan pentingnya komitmen penuh dari Pemprov Sumbar, terlebih dalam waktu dekat daerah juga harus menyiapkan lahan untuk kelanjutan Tol Seksi Sicincin-Bukittinggi.
“Saya berharap Pemerintah Provinsi Sumbar belajar dari persoalan pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin. Jangan sampai proyek Sitinjau Lauik yang sangat dinantikan masyarakat ini terkendala oleh masalah klasik yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” tambah Andre.
Proyek Flyover Panorama I senilai Rp2,793 triliun ini dirancang sebagai solusi permanen untuk mengatasi medan ekstrem Sitinjau Lauik yang selama ini dikenal dengan kemiringan curam dan tikungan tajam yang rawan kecelakaan.
Selain aspek keselamatan, jalan layang ini menjadi urat nadi distribusi logistik dan hasil bumi dari Sumbar menuju provinsi tetangga.
Dengan masa pengerjaan yang diperkirakan memakan waktu 2,5 tahun, kepastian ketersediaan lahan menjadi prasyarat mutlak agar alat berat bisa segera beroperasi di lapangan. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera merespons desakan ini guna memperlancar mobilitas dan meminimalisir risiko bencana di jalur utama lintas Sumatera tersebut. (ant)