AGAM, KP – Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan tujuh prioritas pembangunan untuk tahun 2025 guna meningkatkan capaian program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Tujuh prioritas ini sesuai dengan tema RKPD, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, akselerasi produktivitas sektor strategis, serta peningkatan daya saing dan sumber daya manusia,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Agam, Edi Busti, di Lubuk Basung, Jumat (4/10).
Ia merinci, tujuh prioritas pembangunan tersebut meliputi penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan nagari, peningkatan produktivitas pertanian guna memperkuat ketahanan pangan dengan menambah nilai tambah pada sektor usaha pertanian, peningkatan daya saing UMKM termasuk pemasaran produk usaha mikro agar lebih kompetitif di pasar, dan pengembangan pariwisata dengan fokus pada amenitas, atraksi, dan aksesibilitas untuk meningkatkan daya tarik wisata.
Selanjutnya, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pembangunan infrastruktur yang berbasis mitigasi bencana, penguatan Gerakan Nagari Madani yang melibatkan peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan dari perantau, dan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial dengan memperhatikan perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan daya saing pemuda.
Dengan prioritas ini, Pemkab Agam menargetkan pencapaian beberapa indikator makro pada 2025, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89 persen, pengurangan angka kemiskinan menjadi 6,15 persen, penurunan pengangguran hingga 4,88 persen, penurunan indeks gini menjadi 0,253 persen, dan peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 75,75 persen.
Sekda Edi Busti menambahkan, prioritas pembangunan ini merupakan hasil sinkronisasi dan sinergitas antara rencana kerja pemerintah pusat, provinsi, dan RKPD Agam 2025, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi.
“Ini merupakan satu kesatuan dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi untuk pencapaian RKP,” pungkasnya. (ant)