SOLOK, KP – Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmen menyelamatkan Danau Singkarak dari kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap ekosistemnya.
Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (13/8), melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bapelitbang, dan instansi terkait lainnya.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, menekankan perlunya sinergi kuat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar). Ia berencana menggelar rapat lanjutan bersama Gubernur setelah seluruh bahan teknis disiapkan. “Perda tentang cara penangkapan ikan sudah ada, tapi jika tidak dijalankan, harus ada sanksi. Bahkan, kalau perlu, hentikan semua kegiatan yang merugikan Danau Singkarak,” tegasnya.
Wabup juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam aksi pembersihan danau. Namun, ia mengingatkan persoalan utama berada di hulu, seperti keramba yang tidak terkendali dan penanganan sampah yang belum maksimal. Salah satu usulan adalah pengolahan sampah melalui insinerator yang dikelola pihak ketiga seperti Koperasi Merah Putih.
Di tempat yang sama, Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok, Desmalia Ramadhanur, menilai penanganan sampah harus menjadi prioritas. Ia menyebut, PLN pernah menawarkan dukungan dalam penanganan sampah di kawasan danau. “Pemerintah daerah siap membackup melalui APBD. Kolaborasi ini harus konkret agar dampaknya nyata,” ujarnya.
Kekhawatiran serupa diungkapkan Kepala DLH Kabupaten Solok, Asnur. Ia menyebut kualitas air danau menurun akibat pencemaran dari limbah rumah tangga, keramba tidak terkontrol, dan pembuangan sampah langsung ke danau. DLH akan memperkuat pemantauan kualitas air serta meningkatkan edukasi masyarakat.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, menegaskan pentingnya kerja sama lintas daerah dengan Kabupaten Tanah Datar yang juga berbatasan dengan danau. “Harus ada mekanisme bersama agar kegiatan di dua kabupaten bersinergi,” ujarnya.
Pemkab Solok menyatakan penyelamatan Danau Singkarak tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pendekatan terpadu dan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat demi kelestarian lingkungan serta keberlanjutan mata pencaharian warga. (bus)