PAYAKUMBUH, KP — Pemerintah Kota Payakumbuh menyatakan tetap optimistis menjaga kualitas layanan publik dan pembangunan prioritas meski menghadapi penurunan signifikan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026. Sikap itu disampaikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Nota Keuangan dan RAPBD 2026, Senin (10/11).
Penurunan tertuang dalam UU APBN 2026 yang terbit pada (23/9). Transfer ke Daerah (TKD) untuk Payakumbuh dipatok sebesar Rp401,9 miliar, turun Rp116,88 miliar dibanding alokasi tahun sebelumnya. Zulmaeta menyebut kondisi ini menjadi tantangan, namun pelayanan dasar harus tetap terjaga.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan pelayanan tetap berjalan optimal dan pembangunan prioritas tidak terhambat,” ujarnya.
Dalam Nota Keuangan itu, pendapatan daerah 2026 diproyeksikan Rp652,98 miliar. Terdiri dari PAD Rp158 miliar serta pendapatan transfer Rp494,98 miliar. Sementara belanja daerah direncanakan Rp738,14 miliar, meliputi belanja operasi Rp674,52 miliar dan belanja modal Rp62,61 miliar. Selisih pendapatan dan belanja akan ditutup melalui SILPA sebesar Rp85,16 miliar.
Sementara itu, arah pembangunan Payakumbuh tahun depan mengacu tema RKPD mengenai peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat. Wako Zulmaeta juga menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Upaya yang disiapkan mencakup evaluasi regulasi pajak dan retribusi, pembentukan BUMD baru, dan pemanfaatan teknologi dalam pemungutan pajak.
“Kita harus memaksimalkan potensi pendapatan tanpa menambah beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” katanya.
Ia berharap pembahasan RAPBD antara eksekutif dan legislatif berjalan konstruktif dan menghasilkan dokumen anggaran yang realistis dan berpihak pada masyarakat. (dst)