PESISIR SELATAN, KP – Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, bersama jajaran pemerintah daerah menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/5).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK ini merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU KPK.
Turut hadir dalam rakor ini Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel Mawardi Roska, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Inspektur Daerah dan Kepala BPKD.
Dalam sambutannya, Bupati Hendrajoni menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Korupsi adalah musuh bersama. Pemerintah daerah memerlukan pembinaan dan kami berkomitmen bersama DPRD dan Forkopimda untuk melakukan pengawasan hingga ke tingkat nagari,” ujar Hendrajoni.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Hakimin, menyatakan dukungan penuh terhadap agenda pemberantasan korupsi.
“Kami siap memperkuat pengawasan anggaran dan mendorong transparansi dalam setiap proses pemerintahan,” ucapnya.
Sebagai bentuk komitmen, seluruh peserta rapat menandatangani Komitmen Antikorupsi yang berisi delapan poin, antara lain penolakan terhadap suap, gratifikasi, dan pemerasan; mendukung penegakan hukum; serta penerapan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).
Poin lainnya mencakup penyusunan APBD tepat waktu dan sesuai regulasi, penguatan peran Musrenbang dan Pokir DPRD, pelarangan intervensi dalam pengadaan barang/jasa dan bansos, serta peningkatan pengawasan internal. (don)