PASAMAN, KP – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pasaman Sabar AS berharap sumber dana untuk urusan pembangunan, pemerintahan dan pembangunan Pasaman ke depan tidak hanya bertumpu pada APBD.
“Pada saatnya nanti diharapkan terjadi keseimbangan antara dana yang bersumber dari APBD dengan sektor swasta,” kata Sabar usai membuka Bimtek Implementasi Perizinan Berbasis Resiko (OSS-RBA) Terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Lubuk Sikaping, Selasa (14/11).
Kegiatan itu dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Pasaman, dan camat dan wali nagari serta sejumlah pelaku usaha di Pasaman.
Menurut Sabar, sangat diperlukan iklim yang kondusif agar investasi masuk sebanyak-banyaknya.
“Juga sangat dituntut perizinan yang cepat dan tidak berteke-tele dan regulasi yang pasti,” katanya.
Sebab, lanjutnya, pada dasarnya Pasaman memiliki peluang investasi yang cukup banyak di hampir semua sektor, terutama sektor pertanian dengan sejumlah sub-sektornya. Sayangnya, menurut Sabar, potensi itu belum tergali secara maksimal.
Padahal, katanya, Pemkab Pasaman telah melakukan berbagai upaya agar investasi masuk sebanyak-banyaknya ke Pasaman. Baik menyangkut perizinan, regulasi, promosi dan lainnya.
Sabar menilai, keberadaan investasi sangat penting untuk lebih mendinamisasi gerak pembangunan di Pasaman. Sehingga, semua urusan termnasuk pembangunan di daerah tidak hanya tertumpu pada APBD yang nilainya sangat terbatas.
“Bila investasi masuk akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha. PAD Pasaman pun dengan sendirinya akan terdongkrak,” sebut mantan anggota DPRD Sumbar itu.
Bila PAD Pasaman tinggi, imbuhnya, akan banyak kebutuhan pembangunan daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang bisa diakomodasi.
Sementara, Kepala Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pasaman Dra. Hj. Yusnimar A. Pt. mengatakan sejauh ini bukan tidak ada investasi yang masuk ke kabupaten tersebut.
“Untuk investasi skala kecil sebenarnya banyak,” katanya.
Meski demikian, diakuinya untuk investasi skala besar sejauh ini memang belum ada karena terhalang sejumlah hambatan. Hambatan yang paling utama, ungkapnya, daerah ini belum memiliki Perda Tata Ruang.
“Sementara untuk kepastian berusaha, investasi sangat memerlukan tata ruang. Sementara tata ruang kita masih dalam tahap revisi,” ujarnya.
Untuk kemudahan berinvestasi, pihaknya telah membentuk tim teknis. “Aparat dari stakeholder terkait juga siap memberi bantuan dan dukungan yang diperlukan,” katanya. (nst)