PADANG, KP — Keterbatasan sarana digital masih menjadi kendala serius dalam optimalisasi layanan sosial di tingkat kelurahan. Persoalan ini mencuat saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, melaksanakan reses di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Rabu (4/2).
Dalam pertemuan di Kantor Lurah Balai Gadang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mengeluhkan kesulitan menjalankan pendataan calon penerima bantuan sosial karena tidak tersedianya perangkat laptop.
Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menjelaskan bahwa PSM berperan menjembatani masyarakat dengan berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan pendidikan. Namun keterbatasan fasilitas membuat proses entri dan pembaruan data berjalan lambat.
“Pendataan dan penginputan data saat ini serba digital. Tanpa laptop, prosesnya menjadi kurang efektif. Kami berharap ada perhatian untuk penyediaan sarana ini agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal,” ujarnya.
Selain sarana kerja, PSM juga menyoroti minimnya pemahaman masyarakat terkait jenis dan mekanisme program bantuan. Menurutnya, sosialisasi yang terstruktur di tingkat kelurahan sangat dibutuhkan agar warga memahami persyaratan dan prosedur pengajuan bantuan.
PSM juga mengusulkan dukungan operasional berupa seragam kerja dan bantuan transportasi bagi lima orang petugas, mengingat tugas survei lapangan menuntut mobilitas tinggi.
Dalam reses tersebut, warga turut menyampaikan aspirasi di sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi. Di sektor pertanian, masyarakat mengusulkan pembangunan jalan usaha tani untuk memperlancar akses ke lahan. Sementara di bidang pendidikan, warga menyoroti kebutuhan penambahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Balai Gadang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Iqra Chissa menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan usulan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui APBD Sumbar tahun 2027, serta mengoordinasikan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang.
Menurutnya, penambahan SMP menjadi kebutuhan mendesak karena keterbatasan sekolah berdampak langsung pada akses pendidikan anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Balai Gadang sudah cukup padat penduduk. Penambahan SMP sangat mendesak agar anak-anak tidak harus bersekolah jauh dari tempat tinggalnya. Ini akan kami komunikasikan dan kawal bersama,” tegasnya.
Iqra menambahkan, penguatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi muda sejalan dengan agenda pembangunan nasional, sehingga aspirasi masyarakat di Balai Gadang akan terus dikawal agar dapat terealisasi