SOLOK, KP – Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Selasa (29/4), di ruang rapat Sekretaris Daerah Arosuka.
Verifikasi yang berlangsung secara daring ini merupakan bagian penting dari evaluasi nasional untuk mengukur sejauh mana komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak anak, sesuai indikator yang ditetapkan.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Solok H. Candra, Sekda Medison, jajaran asisten, kepala OPD terkait, serta tim gugus tugas KLA Kabupaten Solok. Dalam sambutannya, Wabup Candra menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Mulai dari regulasi ramah anak, penyediaan fasilitas publik, hingga sistem perlindungan berbasis masyarakat terus kami dorong,” tegas Candra.
Sekda Medison menambahkan bahwa keberhasilan KLA tidak cukup hanya dengan program satu-dua OPD, tetapi butuh kolaborasi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Tim verifikator dari KemenPPPA melakukan penilaian terhadap dokumen pendukung, capaian program, serta sesi tanya jawab, untuk memastikan kebijakan pro-anak telah diimplementasikan secara nyata.
Terdapat sembilan lokus penilaian layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang menjadi fokus, di antaranya: Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Selayo (PRAP), Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) SMPN 2 Gunung Talang, UPTD PPA & Lembaga Perlindungan Khusus Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) Masjid Raya Selayo, Puspaga di BKP dan Taman Asuh Ramah Anak (TARA) TK Negeri 1 Gunung Talang.
Selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Solok terus memperlihatkan progres dalam membangun ekosistem ramah anak, mulai dari pembentukan Forum Anak Daerah, peningkatan fasilitas bermain, hingga edukasi partisipatif.
Dengan mengikuti VLH ini, Pemkab Solok berharap meraih evaluasi positif dan menjadikannya momentum memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak di masa depan. “Evaluasi KLA ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari komitmen membangun masa depan Indonesia yang ramah anak,” tutup Candra. (bus)