PADANG, KP – Sirine Early Warning System (EWS) gempa dan tsunami dibunyikan serentak di seluruh daerah pesisir pantai Sumbar, Jumat (26/4) pukul 09.00 WIB dalam simulasi mitigasi bencana Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024 di Padang.
Simulasi itu diawali pukul 09.00 WIB dengan melakukan penekanan sirine Early Warning System (EWS) oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyedi, dan Walikota Padang Hendri Septa, di Gedung Youth Centre. Setelah itu diadakan simulasi mitigasi gempa dan tsunami oleh warga tujuh kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai di Sumbar, yaitu Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Agam, dan Kepulauan Mentawai.
Khusus untuk Kota Padang, simulasi gempa dan tsunami digelar di tiga titik. Pada titik SMPN 1 Padang, ribuan siswa dan warga setelah mendengarkan sirine langsung menyelamatkan diri dengan cara evakuasi horizontal berlari menuju tidak zona aman tsunami di SPBU di Jalan Sawahan.
Kemudian di lokasi Lolong Belanti, ribuan warga di lokasi tersebut setelah mendengar sirine EWS melakukan evakuasi vertikal dengan berlari menuju puncak gedung SMPN 25 Padang yang difungsikan sebagai shelter.
Sementara untuk titik di Pasar Alai, ribuan warga melakukan proses evakuasi horizontal dengan berlari menyelamatkan diri ke arah zona aman tsunami dekat SPBU Ampang.
Simulasi tersebut penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat karena sebanyak 630.000 warga Kota Padang berada dalam zona merah atau rawan tsunami.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Sumbar layak dinobatkan sebagai provinsi dengan kejadian bencana terbanyak secara nasional.
“Sumbar ini layak dinobatkan menjadi provinsi paling berbencana nasional setelah Jawa Barat, nomor dua setelah Jawa Barat,” ujar Menko PMK dalam sambutannya pada Puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024.
Pasalnya, Sumbar mencatatkan 10,18 persen dari 5.400 kejadian bencana nasional. Artinya setiap 1,5 hari ada 1 kali kejadian bencana melanda Sumbar. Sementara, nomor satu provinsi dengan kejadian bencana terbanyak di Jawa Barat (Jabar).
“Kalau secara nasional tahun 2023 itu ada 5.400 (bencana) seperti yang telah disinggung oleh bapak Kepala BNPB berarti angka partisipasi bencana Sumatera Barat ini 10,18 persen. Berarti atau setiap 1,5 hari itu terjadi satu bencana di sini. Untuk nasional itu 15 kali sehari,” katanya.
Oleh karena itu, Muhadjir mengingatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, unsur TNI Polri dan kekuatan-kekuatan masyarakat yang lain harus betul-betul menganggap bencana bukan urusan sembarangan.
Menurutnya, puncak hari kesiapsiagaan ini adalah sebagai warning sebagai peringatan kepada seluruh warga khususnya Sumatera Barat untuk betul-betul menjadikan penanggulangan bencana, pencegahan bencana, dan pengurangan risiko bencana.
PERLU DITERAPKAN KURIKULUM BENCANA
Pada bagian lain, Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumbar perlu merancang pencegahan resiko bencana. Dikatakannya, Sumbar dengan kondisi geografisnya yang berada di ‘ring of fire’ sangat rentan terhadap megathrust yang menyebabkan Sumbar memiliki frekuensi bencana sangat tinggi.
Muhadjir menyampaikan, untuk mencegah resiko dan banyaknya korban bencana, maka perlu langkah mitigasi bencana sejak dini. Hal ini, katanya, bisa dimulai dengan memasukkan mitigasi kebencanaan ke dalam kurikulum sebagai intrakurikuler dalam pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.
“Karena itu pesan saya, bencana harus menjadi bagian kurikulum, intrakurikuler. Ada mata pelajaran khusus bencana. Dan itu tidak usah membahas bencana secara umum. Tapi bencana secara yang sering terjadi spesifik di daerah itu,” ujarnya.
BNPB BANTU BANGUN SHELTER
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan siap membantu Pemprov Sumbar untuk membangun selter guna mengantisipasi apabila terjadi tsunami.
“Shelter ini masih kurang. Bila anggaran pemerintah daerah terbatas, maka pemerintah pusat akan membangun selter tambahan,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana di Padang, Jumat (26/4).
Menurutnya, keberadaan shelter tergolong penting dan krusial di Sumbar. Selain dilalui Sesar Sumatera, juga terdapat Sesar Mentawai yang diprediksi dapat memicu gempa berkekuatan magnitudo hingga 8,9 dan berpotensi tsunami.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy juga mengakui bahwa jumlah shelter di Sumbar masih kurang. “Kita minta agar ini diprogram melalui BNPB untuk penambahan shelter di Sumbar,” ujarnya.
Menko Muhadjir mengaku juga terkejut proses rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa tahun 2009 di Provinsi Sumbar belum sepenuhnya selesai. Sebagai contoh, masih ditemukan gedung di salah satu perguruan tinggi swasta yang rusak akibat gempa bumi dan terbengkalai, namun sudah tidak lagi digunakan karena rawan roboh.
Artinya, lanjut dia, proses penanganan pascagempa (rekonstruksi) belum sepenuhnya dilakukan. Menko PMK juga menilai langkah pencegahan bencana juga belum maksimal. “Saya mohon ada langkah konkrit dan cepat dari Pemprov Sumbar untuk menindaklanjutinya,” harap Menko Muhadjir Effendy. (ant/*)