JAKARTA, KP – Untuk menghidupkan ekonomi masyarakat dan melestarikan cagar budaya, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mendorong agar kota tua di Sumbar dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini disampaikan Nanda Satria usai melakukan kunjungan kerja ke Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Jakarta, di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Senin (13/1).
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka berbagi informasi terkait pengembangan kota tua. Informasi yang dihimpun selama kunjungan ini akan diadopsi untuk pengembangan sejumlah kota tua di Sumbar.
“Dengan kunjungan ke Kota Tua Jakarta, banyak input yang kami dapatkan untuk pengelolaan kota tua di Sumbar, untuk kemajuan budaya, pariwisata, dan juga untuk kemajuan UMKM dalam rangka menghidupkan ekonomi masyarakat,” ujar Nanda.
Dikatakan Nanda, dari kunjungan ke Kota Tua Jakarta diketahui bahwa kota tua di daerah tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Konsep yang diterapkan dalam pengelolaan adalah konsorsium.
Dengan konsep konsorsium, pengelolaan dan revitalisasi dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak. Sebagai contoh, tim konsorsium melakukan sewa gedung ke pemilik, setelah itu dilakukan revitalisasi, dan bangunan yang sudah diperbaiki atau direvitalisasi akan disewakan kembali ke investor yang ingin berinvestasi.
Dikatakan, dengan konsep tersebut, pengelolaan kota tua di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhasil berjalan optimal dengan tingkat kunjungan yang terbilang tinggi.
Untuk kota tua di Sumbar, strategi-strategi serupa juga bisa dijalankan, namun menurut hemat Nanda, yang melakukan pengelolaan sebaiknya adalah BUMD.
“Ide kita, pengembangan kota tua di Sumbar, seperti Kota Tua Padang dan juga yang ada di Sawahlunto, dikelola oleh BUMD. Dengan dikelola BUMD, akan mempermudah investor dalam berinvestasi, karena mereka tidak perlu berurusan dengan pemilik gedung pribadi. Selain itu, standar harganya juga akan jelas,” ulas politisi muda NasDem tersebut.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Padang ini mengatakan, pengelolaan kota tua di Sumbar mesti dilakukan dengan optimal. Hal ini lantaran, saat pengelolaan berjalan optimal, aset budaya yang dimiliki daerah akan terjaga karena ada upaya revitalisasi yang dijalankan.
Kemudian, dengan pengelolaan yang optimal, akan bisa meningkatkan daya tarik wisata, menggenjot ekonomi kreatif serta UMKM, yang pada akhirnya juga bisa menghidupkan roda perekonomian masyarakat serta menjadi sumber PAD bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (fai)