WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. ”Saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sepanjang waktu, kapanpun aspirasi bisa disampaikan padanya untuk bisa diperjuangkan di pemerintahan,” sebut Nanda di depan masyarakat Padang Sarai, Koto Tangah, Padang, Jumat (25/10).
Pertemuan Nanda dengan masyarakat tersebut merupakan kegiatan reses perseorangan perdana Nanda sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar. “Dalam setahun ada tiga kali reses perseorangan. Tapi di luar masa reses kapan pun masyarakat boleh menyampaikan aspirasi. Menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah kewajiban anggota dewan,” tegas Nanda.
Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat Padang Sarai dalam pertemuan itu. Namun terpenting adalah masalah pelebaran jalan dan pengendalian banjir.
Ketua RT 1 RW 4, Padang Sarai, Erizal mengatakan, warga sangat membutuhkan pelebaran jalan dari Simpang Kayu Kalek hingga TPI, lebih kurang tiga kilometer. “Jika memang belum bisa dilebarkan, setidaknya bisa dibuatkan dulu bahu jalan,” jelasnya. Selain itu, ia juga berharap ada pembangunan drainase dan program pengendalian banjir.
Ia menjelaskan, banjir sudah menjadi masalahan lama di daerah itu. Berkali-kali warga sempat mengikuti rapat-rapat bersama pemerintah untuk program pengendalian banjir. Namun sayangnya belum ada hasil sampai sekarang.
Masyarakat lainnya, Suharman meminta bantuan Nanda untuk mencarikan solusi terkait tanah negara yang saat ini digunakan warga Padang Sarai untuk aktivitas olahraga. “Kami punya klub sepak bola. Dulu kami sering mendapatkan bantuan dana dari berbagai pihak. Tapi sejak pemilik HGU (hak guna usaha) tanah itu tak lagi memiliki izin, kami kesulitan. Bantuan dana tak bisa kami peroleh jika tak ada legalitas hukum untuk tanah yang kami pakai sebagai tempat berlatih klub,” paparnya.
Masyarakat lainnya, Jasni mewakili kaum perempuan meminta program bantuan modal untuk usaha. Dengan begitu mereka bisa memiliki sumber pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga.
Sejumlah warga lain juga menyampaikan, aspirasi terkait BPJS gratis. Mereka merasa diberatkan dengan jumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Apalagi jika jumlah anggota dalam satu keluarga terdiri dari banyak anak. Menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan warga Padang Sarai tersebut, Nanda mengatakan telah mencatatnya satu persatu untuk ditindaklanjuti di tingkat provinsi.
Terkait pelebaran jalan, ia menjelaskan akan mengecek terlebih dahulu status jalan tersebut. Hal ini dikarenakan ada perbedaan status jalan yang tentu saja mempengaruhi terlaksananya pembangunan. “Jalan itu jelas bukan jalan negara. Namun akan kita pastikan nanti. Jika jalan provinsi tentu akan segera kita tindaklanjuti. Namun jika jalan kota tetap akan kita usahakan untuk ditindaklanjuti pemerintah kota,” kata Nanda.
Lalu terkait pembangunan drainase dan pengendalian banjir, Nanda menjelaskan, masalah banjir di Padang Sarai memerlukan penyelesaian dari hulu. Ini hampir sama dengan normalisasi untuk Batang Maransi. Namun, Nanda menegaskan masalah banjir Padang Sarai memang harus segera diatasi. Ia akan membahas permasalahan ini bersama DPRD dan pemerintah daerah. Terutama mengusulkan untuk dana APBN. Namun setidaknya dibangun dulu drainase di sekitar pemukiman masyarakat untuk mengurangi genangan air.
Terkait bantuan modal usaha, Nanda mengatakan pemerintahan provinsi memang memiliki program serupa itu. Ia berjanji akan memperjuangkan penyaluran bantuan modal usaha untuk warga Padang Sarai. Terkait BPJS gratis, ia memaparkan memang saat ini tengah diperjuangkan untuk digratiskan bagi masyarakat. Setidaknya untuk masyarakat yang membutuhkan atau yang berekonomi menengah ke bawah.
Ia mengatakan, memang ada masyarakat yang dibebaskan iuran BPJS yang diambilkan dataya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun berdasarkan info yang ia terima, memang tidak mudah masyarakat bisa masuk dalam DTKS. Untuk itu, ia mengimbau warga untuk aktif melengkapi persyaratan administrasi untuk program pemerintah. Termasuk nantinya kelengkapan syarat-syarat untuk program bantuan modal usaha. (*)