BUKITTINGGI, KP – Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, meminta masukan dari Niniak Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang, organisasi masyarakat, lembaga terkait, hingga perbankan, dalam rangka menjalankan visi misi Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya.
Permintaan ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, di Balairung Rumah Dinas Walikota, Kamis (13/3).
Wako Ramlan Nurmatias menegaskan pentingnya FKP sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Ia menyebutkan bahwa visi misi yang diusung bukan hanya mimpi kepala daerah, tetapi juga harapan masyarakat.
“Visi misi ini adalah realita Bukittinggi yang kita inginkan bersama. Untuk merealisasikannya, kami butuh masukan dari seluruh stakeholder yang dibahas dalam forum ini. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menjalankan visi misi ini,” ujar Ramlan.
Ia menambahkan, seluruh OPD wajib memahami secara mendalam visi misi ‘Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya’ karena dirancang sesuai aspirasi masyarakat dan harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
“Cita-cita kita adalah meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap visi misi dan program unggulan tidak hanya menjadi wacana atau sekadar rencana di atas kertas, tetapi harus direalisasikan secara maksimal sesuai kewenangan, aturan, dan hukum yang berlaku.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bukittinggi, Robby Novaldi menjelaskan, RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Dokumen ini disusun berdasarkan prinsip partisipatif guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan RPJMD akan diukur melalui indikator seperti pertumbuhan ekonomi (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio. Strategi utamanya adalah Trisula Pembangunan, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor unggulan dilakukan melalui program 1001 Event Gemilang, penguatan perdagangan dan jasa, serta pengembangan UMKM dan industri kreatif.
Di sisi lain, lanjutnya, RKPD 2026 menekankan optimalisasi keuangan daerah, efisiensi belanja prioritas, digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
“Melalui Forum Konsultasi Publik, Pemerintah Kota Bukittinggi mengajak seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan demi mewujudkan Bukittinggi yang Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya,” ungkap Robby Novaldi. (eds)