LIMAPULUH KOTA, KP – Ratusan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota menghadiri Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan di kediaman Anggota DPRD Sumbar, Wirman Dt. Pangeran, Jumat (13/3). Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai pengaturan sektor perkebunan dari hulu ke hilir guna mencegah persaingan harga yang tidak sehat.
Politisi PPP tersebut menekankan pentingnya regulasi ini mengingat sektor pertanian, khususnya perkebunan, merupakan tulang punggung ekonomi bagi sekitar 60 persen penduduk Sumatera Barat.
“Kita ingin melalui perda ini pendapatan petani meningkat karena adanya tata kelola yang lebih baik terhadap komoditi seperti kelapa sawit, kakao, karet, dan gambir,” ujar Wirman.
Terkait anjloknya harga gambir, mantan anggota DPRD Limapuluh Kota ini menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Pusat untuk membangun pabrik gambir di Sumatera Barat. Langkah tersebut dinilai strategis sebagai bagian dari hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk petani lokal di mata pasar internasional.
Sementara, Kepala Bidang Tanaman Semusim dan Rempah Dinas Perkebunan Sumbar, Nofriadi, memaparkan bahwa selama ini pengolahan gambir masih bersifat tradisional sehingga produksinya rendah.
“Dari 100 kg daun, hasilnya hanya sekitar 3 kg gambir. Perda ini hadir karena rendahnya harga jual selama ini yang mengakibatkan pendapatan petani minim,” jelasnya.
Kegiatan yang berlangsung di Jorong Koto Malintang, Nagari Balai Panjang ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi menjelang bulan suci Ramadan. Hadir dalam sosialisasi tersebut jajaran Sekretariat DPRD Sumbar, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok tani dari berbagai jorong di Kabupaten Limapuluh Kota. (dst)