Sumbar Diusulkan Jadi Prioritas Penanganan Stunting

PADANG, KP – Sebagai upaya mengejar target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan tambahan 5 provinsi prioritas. Hal ini sebagaimana diungkapkan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi.

“Kita rencanakan akan menambah 4 provinsi, ini usulan dari Kemenko PMK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, dan satu lagi Kalimantan Timur,” sebut Suprayoga saat memberikan keterangan pers usai acara pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Adapun satu lagi, sambung Suprayoga, adalah Sulawesi Selatan. Pertimbangannya, Sulawesi Selatan adalah provinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, sehingga memerlukan perhatian khusus.

Sebelumnya, sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai provinsi prioritas penanggulangan stunting karena dianggap menjadi kantong-kantong penyumbang angka prevalensi stunting tinggi. Ke-12 belas provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

“Jadi, kelihatannya ‘pasiennya’ akan bertambah tidak hanya 12 provinsi, menjadi sekitar 17 provinsi yang akan kita prioritaskan di 2024. Kemungkinan akan dilaporkan Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah,” sebutnya.

Sementara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan penurunan Stunting Pusat mengungkapkan optimismenya bahwa target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024 akan tercapai. Ia beralasan, tren penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia sejak 2013 hingga saat ini cukup baik.

“Jadi target 14 persen itu tahun 2024, bukan tahun sekarang, akhir tahun ini 17,8 persen harapannya. Hari ini angkanya 21,6 persen, tapi sekarang ini Menteri Kesehatan baru melakukan survei yang nanti selesainya bulan November, insya Allah Desember diumumkan,” ungkap Hasto.

Ia menjelaskan, dalam periode enam tahun 2013 sampai 2019, penurunan stunting rata-rata 1,3 persen per tahun, sedangkan dua tahun terakhir yakni 2019 ke 2021 atau saat pandemi, penurunannya rata-rata 1,85 persen per tahun.

“Kemudian terakhir, dari 2021 ke 2022 turunnya 2,8 persen. Nah, tahun 2023 ini pelaksanaannya sudah masif, komitmen yang digerakkan Pak Wapres, Menko PMK untuk mengadakan roadshow, itu pelaksanaannya luar biasa, sehingga saya optimis kalau nanti menyentuh 14 persen,” ujarnya.

Sebaliknya, sebut Hasto, ada juga provinsi yang penurunan angka prevalensi stuntingnya sangat baik seperti Sumatera Selatan yakni mencapai 6 persen. Selain itu, menurutnya banyak juga kabupaten/kota yang penurunan angka prevalensinya sangat signifikan seperti Semarang 10 persen dan Surabaya 15 persen.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Sumbar tahun 2022 menjadi 25,2 persen atau naik 1,9 persen dibanding tahun 2021 lalu yang mencapai 23,3 persen. Penurunan prevelansi stunting paling signifikan dialami Kabupaten Solok sebesar 15,9 persen dan kenaikan tertinggi dialami Pasaman Barat sebesar 11,5 persen. (mas)

PREVALENSI STUNTING DI SUMBAR PADA 2022: