KOMISI IV DPRD Sumbar mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar agar mengalokasikan anggaran secara optimal untuk memperkuat Tebing Batang Saman di Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).
Pernyataan ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said, setelah melakukan kunjungan lapangan terkait pengerjaan penguatan Tebing Batang Saman di Pasbar pada Sabtu (12/8) pekan lalu.
Zulkenedi Said, yang juga merupakan Anggota DPRD Sumbar Dapil IV (Pasaman-Pasaman Barat), menyatakan bahwa abrasi di Batang Saman telah berlangsung selama dua tahun terakhir.
ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap lambannya respons Pemprov dalam mengatasi permasalahan ini. Sementara itu, tebing sungai yang melintasi perkampungan penduduk Aia Gadang (Batang Saman) hingga pangkal jembatan 2 jalur menuju Ujung Gading-Air Bangis-Silaping dari Simpang Empat Pasbar semakin terkikis setiap harinya.
Zulkenedi mengungkapkan bahwa sebelumnya, jarak air dari tepi tebing ke jembatan dua jalur menuju Ujung Gading-Air Bangis ini sekitar 100 meter. Namun, karena terus terkikis, jarak tersebut kini hanya tinggal 15 meter dari pinggiran tebing.
Menurut Zulkenedi, untuk menemukan solusi atas permasalahan ini, ia telah beberapa kali mengajak dinas terkait (Bappeda dan Dinas PSDA) untuk melakukan peninjauan, bahkan Gubernur juga sudah pernah mengunjungi lokasi tersebut. Namun, baru pada tahun 2023 anggaran untuk penanganan ini dapat dialokasikan, meskipun anggaran yang diberikan sebesar Rp200 juta dianggapnya sangat minim.
“Dana sebesar Rp200 juta hanya memberikan kontribusi kecil dalam penguatan tebing, yang hanya mampu menutup sekitar 10 meter, yang jauh dari cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini mengingat panjang tebing yang perlu diperkuat mencapai 150 meter,” jelasnya.
Zulkenedi Said menjelaskan bahwa jika tidak segera ditangani, risiko akibat abrasi di Batang Saman akan semakin meningkat. Risiko terbesar adalah keruntuhan jembatan dua jalur menuju Ujung Gading-Air Bangis-Silaping yang dapat mengakibatkan terputusnya akses di daerah tersebut.
“Apabila jembatan tersebut terputus, masyarakat yang ingin menuju Ujung Gading harus melalui Sidempuan, yang tentu menimbulkan tantangan besar dalam hal jarak yang harus ditempuh, karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses,” tambahnya.
Selain itu, Zulkenedi menyoroti bahwa pemukiman warga juga terganggu akibat penundaan dalam penguatan tebing ini. Saat hujan, jalan sering tergenang banjir dan rumah-rumah warga terendam hingga ketinggian 3-4 meter.
Ia menegaskan bahwa meskipun kewenangan terkait jembatan berada di tangan pemerintah pusat, tanggung jawab Pemprov sangat penting untuk memastikan kelancaran proyek ini. Ia mengingatkan bahwa jika tanggung jawab Pemprov tidak dijalankan, negara harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membangun jembatan baru jika akses infrastruktur terputus.
“Meskipun ini terkait dengan Dapil kami di sana, namun lebih dari itu, ini adalah kebutuhan masyarakat. Faktanya, permasalahan ini memerlukan penanganan segera. Oleh karena itu, kami berharap agar Pemprov mengalokasikan dana yang lebih besar untuk tahun 2024,” tambahnya.
Sebagai anggota Partai Golkar, Zulkenedi menambahkan bahwa diperlukan alokasi anggaran sekitar Rp5 miliar untuk menangani abrasi di Batang Saman, guna memastikan penguatan tebing dapat dilakukan, jalan nasional di wilayah tersebut tidak terganggu, dan masyarakat dapat merasa aman dari ancaman banjir. (*)